"Untuk tenaga kesehatan, tentu harus berasal dari latar belakang medis dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Sedangkan tenaga pelayanan umum juga memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Semua itu harus mengacu pada Juknis yang akan keluar," tambahnya.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa Kementerian Agama telah diminta untuk berkolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam proses ini. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memastikan bahwa seluruh proses rekrutmen berjalan sesuai aturan.
"Dalam rakor terakhir, Kementerian Agama diminta untuk berkolaborasi dengan BPKH. Ini penting agar seluruh proses berjalan transparan dan sesuai standar yang berlaku. Tapi, sekali lagi, kami di daerah tetap harus menunggu Juknis sebagai panduan utama," ujarnya.
Antusiasme masyarakat Bengkulu untuk bergabung sebagai bagian dari TPHD cukup tinggi. Banyak yang menunggu kabar terkait pendaftaran, terutama bagi mereka yang memiliki kualifikasi di bidang kesehatan atau pernah menjalankan ibadah haji sebelumnya.
Namun, Ferry mengingatkan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara ketat dan transparan.
"Kami ingin memastikan bahwa mereka yang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar kompeten dan siap menjalankan tugasnya dengan baik. Karena ini menyangkut pelayanan langsung kepada jamaah haji," tegasnya.
Ferry optimis bahwa Juknis dari Kemenag akan segera dirilis dalam waktu dekat. Menurutnya, jika sesuai jadwal, pendaftaran dapat dimulai pada minggu ini. Namun, tanpa adanya Juknis, pemerintah daerah tidak bisa mengambil langkah lebih jauh.