"Kalau mereka bekerja dengan baik, tentu layak dipertahankan. Tapi kalau sebaliknya, ya harus ada tindakan tegas," katanya.
Selain soal implementasi kebijakan, Teuku juga mengingatkan Pemprov Bengkulu untuk lebih waspada terhadap keberadaan tenaga honorer yang disebutnya sebagai "siluman." Ia mengungkapkan bahwa ada kasus di mana nama tenaga honorer tercatat di data kepegawaian, tetapi orangnya tidak pernah ada atau tidak bekerja.
"Kejadian seperti ini jelas tidak bisa dibiarkan. Pemprov Bengkulu harus bersikap tegas agar tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia untuk hal-hal seperti ini," tegas Teuku.
Ia juga memastikan bahwa tenaga honorer yang sudah terdata di BKN tidak perlu merasa khawatir. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat telah memberikan kejelasan status bagi mereka, dan tinggal menunggu pelaksanaan di tingkat daerah.
Sebagai bagian dari tugas pengawasan, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus memantau implementasi kebijakan terkait nasib PTT, GTT, dan tenaga honorer. Teuku menyebut bahwa kebijakan ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut masa depan ribuan tenaga kerja yang telah lama mengabdi.
"Kami akan memastikan kebijakan pemerintah pusat ini berjalan sebagaimana mestinya. Ini adalah upaya untuk memberikan kejelasan dan penghargaan atas dedikasi para PTT, GTT, dan honorer," jelasnya.
Teuku juga menyoroti bahwa lambannya penerapan kebijakan ini membuat persoalan honorer di Bengkulu semakin membingungkan. Ia menyebut situasi ini sebagai “blunder” yang disebabkan oleh belum adanya langkah konkret dari Pemprov Bengkulu untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat sudah memberikan arahan yang jelas, tapi jika Pemprov masih ragu-ragu atau setengah-setengah, tentu dampaknya akan terasa langsung pada tenaga honorer. Ketidakpastian seperti ini hanya menambah keresahan mereka," ujarnya.