Ia berharap Pemprov Bengkulu segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Dengan mengimplementasikan kebijakan secara menyeluruh, diharapkan polemik honorer dapat segera teratasi.
Di akhir pernyataannya, Teuku menyampaikan harapannya agar kebijakan terkait pengangkatan PPPK ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menata sistem kepegawaian yang lebih profesional dan transparan. Ia juga meminta tenaga honorer untuk tetap optimis dan fokus pada peningkatan kualitas kerja.
"Kami di DPRD akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada tenaga honorer. Tapi pada saat yang sama, kami juga meminta Pemprov Bengkulu untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan kebijakan yang sudah ada," tutup Teuku.