Juhaili menjelaskan, anggaran raksasa ini merupakan hasil dari efisiensi belanja pemerintah daerah, bukan dana pinjaman atau dana pusat. Itu sebabnya, dana tersebut diharapkan bisa berdampak langsung ke masyarakat dalam bentuk proyek infrastruktur. Seperti jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas publik lainnya.
“Karena ini uang rakyat hasil efisiensi, maka harus dikembalikan ke rakyat dalam bentuk pembangunan nyata. Jangan sampai justru mubazir karena terlambat dimanfaatkan,” tandas politisi Partai Golkar itu.
Dalam rapat bersama Dinas PUPR, lanjut Juhaili, terungkap bahwa memang sudah ada beberapa proyek yang telah memasuki tahap pelelangan. Bahkan, sebagian diantaranya sudah memiliki pemenang lelang. Namun di sisi lain, masih banyak juga yang baru sampai tahap kajian teknis.
“Kita dorong percepatan di semua lini. Jangan hanya fokus pada proyek besar di ibu kota provinsi. Proyek di daerah pelosok juga perlu dipercepat agar pemerataan pembangunan bisa dirasakan,” tegasnya.
Dibagi Merata, Prioritas Daerah Terpencil
Juhaili memastikan bahwa anggaran ratusan miliar ini tidak hanya difokuskan di satu wilayah. Menurutnya, dana tersebut dibagi secara proporsional ke 10 kabupaten/kota di Bengkulu.
“Tidak ada wilayah yang dianaktirikan. Semua kebagian, dan ini penting untuk menjawab isu-isu diskriminasi anggaran selama ini,” ujarnya.