"Jangan sampai nanti masyarakat Mukomuko mengingatkan untuk pindah bergabung ke Provinsi Sumatera Barat," ucap Frenky.
"Mohon Pak Gubernur Helmi Hasan, jangan sampai hal-hal ini memicu polemik masyarakat Mukomuko. Jangan sampai Mukomuko dianaktirikan," sambungnya.
Frenky juga menyinggung kemenangan Helmi-Mian pada saat Pilkada lalu. Katanya, banyak masyarakat Mukomuko memilih Helmi Hasan dan Mian sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu.
"Ingat Pak Gubernur, di Kabupaten Mukomuko juga ada suara bapak. Tolong bantu Kabupaten Mukomuko untuk infrastruktur, kalau bisa samakan dengan kabupaten-kabupaten lain," demikian Frenky.
Sementara itu, Kadis PUPR Mukomuko, Ir. Apriansyah, ST., MT mengungkapkan, sejak mencuat kisruh anggaran pembangunan infrastruktur jalan ini, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi.
Apriansyah menuturkan, berdasarkan informasi yang ia terima dari pihak Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, alokasi dana insfratruktur untuk Mukomuko pada tahun 2025 ini ada sekitar Rp 14 miliar.
Rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp 14 miliar itu, yakni pembangunan jalan provinsi di Desa Talang Medan sepanjang 400 meter dengan pagu sekitar Rp 2 miliar, dan pembangunan jalan Pondok Batu - SP3 (Simpang Yamaja) sekitar Rp 12 miliar.
"Tapi saya belum melihat secara langsung dokumen penganggarannya. Itu informasi dari koordinasi kami dengan Dinas PUPR Provinsi," kata Apriansyah.
Ia menambahkan, bahwa pekan depan Dinas PUPR Mukomuko bersama Bapelitbangda dan Bagian Pembangunan Setdakab Mukomuko diundang Pemprov Bengkulu untuk membahas rencana pembangunan kedepan.