Salah satu pos besar yang tengah disorot adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Menurut Herwan, alokasi TPP bagi ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu kini mencapai Rp 249 miliar per tahun. Angka ini cukup signifikan dibanding total belanja daerah, sehingga perlu dikaji ulang.
“TPP ini diterima seluruh ASN, terutama PNS aktif. Besarannya berbeda-beda tergantung jabatan dan grade masing-masing. Tapi semuanya akan kita evaluasi, agar tetap rasional dan berkeadilan,” jelas Herwan.
BACA JUGA:Bupati Seluma Serahkan 1.000 Unit Tangki Semprot ke Petani
Efisiensi Tanpa Korbankan Program Prioritas
Meski akan dilakukan evaluasi, Herwan memastikan langkah efisiensi tidak akan mematikan program-program unggulan yang telah dicanangkan oleh Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian.
“Evaluasi ini bukan berarti memangkas secara membabi buta. Tujuannya agar anggaran yang terbatas bisa diarahkan ke program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Herwan.
BACA JUGA:Erna Sari Dewi Kukuhkan Pengurus 14 DPC Nasdem Kabupaten Seluma
Ia mencontohkan, program infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat tetap akan menjadi prioritas utama. Namun, kegiatan yang bersifat seremonial atau kurang produktif akan dikurangi.
“Kita harus belajar hidup efisien. Setiap rupiah yang keluar harus punya hasil konkrit,” katanya.
BACA JUGA:Pelindo Kenalkan Dunia Kemaritiman kepada Pelajar di Kota Bengkulu
Selain itu, Pemprov juga tengah mengkaji peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak kendaraan, retribusi layanan publik, serta kerjasama pemanfaatan aset daerah.
“Langkah-langkah ini sedang kita formulasikan agar tidak hanya bergantung pada dana pusat,” tambahnya.