radarbengkuluonline.id - Kabar mengenai rencana penghentian operasional penerbangan Garuda Indonesia dari dan menuju Bengkulu pada akhir Maret 2026 langsung mendapat respon serius dari pemerintah daerah.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, memilih untuk bergerak cepat dengan menyambangi kantor pusat Garuda Indonesia di Tangerang pada Rabu (4/3/2026). Langkah ini diambil guna membahas keberlanjutan layanan maskapai nasional tersebut demi menjaga konektivitas udara di provinsi ini.
BACA JUGA: BPOM Provinsi Bengkulu Audiensi dengan Pemda Bengkulu Selatan
Pertemuan ini menjadi sangat krusial mengingat beredarnya kabar bahwa rute Bengkulu akan dihentikan akibat rendahnya tingkat keterisian penumpang. Gubernur menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan segera berkoordinasi dengan Forkopimda, para bupati, wali kota, hingga pelaku usaha.
Tujuannya jelas, yaitu memberikan dukungan nyata agar maskapai pelat merah tersebut bisa tetap beroperasi melayani masyarakat Bengkulu.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan komitmen kolektif pemerintah daerah untuk mempertahankan akses penerbangan ini demi kepentingan publik.
"Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan akan berupaya maksimal agar Garuda Indonesia tetap mengudara di Bengkulu," ujar Helmi.
Di sisi lain, pihak Garuda Indonesia melalui Direktur Teknik, Mukhtaris, menjelaskan bahwa persoalan ini murni didasari oleh pertimbangan faktor bisnis. Menurutnya, tingkat keterisian penumpang pada rute Bengkulu saat ini dinilai belum mencapai target operasional, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian jika terus dilanjutkan. Penjelasan ini memberikan gambaran objektif mengenai tantangan yang sedang dihadapi oleh maskapai dari sisi komersial.
Pemerintah Provinsi Bengkulu sangat berharap adanya sinergi yang kuat antara semua pihak dapat menjadi solusi jangka panjang bagi masalah ini. Dengan menjaga keberlangsungan layanan penerbangan, diharapkan roda pertumbuhan ekonomi daerah tetap berputar kencang dan mobilitas warga tidak terhambat.
Komunikasi intensif antara pemerintah dan manajemen maskapai masih terus dilakukan untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak.