radarbengkuluonline.id, Manna - Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan melakukan kegiatan Kick Off Meeting,tingkat Kabupaten program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 dengan manfaat terintegrasinya perencanaan sanitasi di perencanaan daerah, percepatan target akses sanitasi layak, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Ir. Susmanto, MM menyampaikan, adapun tujuan dari Kick Off Meeting PPSP untuk menyatukan komitmen pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam pengelolaan sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
"Agar program yang kita lakukan bisa dirasakan boleh lapisan masyarakat arah kebijakan PPSP tahun 2026 dan target pencapaian target RPJMN 2025–2029 harus menyentuh masyarakat.Mengawali langkah teknis penyusunan atau pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK).Selain itu mengaktifkan peran Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) tingkat kabupaten," ujar Susmanto di aula Bappeda Litbang Senin (13/04).
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, Kepala Bappeda Litbang Bengkulu Selatan, perwakilan Wahana Visi Indonesia, Kepala Dinas terkait, para Camat, Lurah, Kepala Desa serta undangan lainnya.
Dengan program ini harapannya agar pertemuan awal ini dapat menjadi pijakan yang kuat untuk langkah ke depan. Pertemuan awal ini dapat memberikan manfaat nyata sebagai dasar kita dalam melangkah ke tahap selanjutnya, khususnya dalam mewujudkan sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat.
"Melalui Kick Off Meeting ini, kita harapkan terbangun sinergi lintas sektor serta kesamaan visi dalam mendukung percepatan pembangunan sanitasi permukiman di daerah.Yang nantinya menciptakan kesejahteraan masyarakat,"pungkas Susmanto.
Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, Fikri Aljauhari, S.STP.MM juga menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan peran daerah dalam mendukung percepatan pembangunan sanitasi permukiman melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026.
Fikri juga menjelaskan bahwa arah kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menargetkan capaian akses sanitasi aman sebesar 30 persen. Target tersebut menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan layanan sanitasi yang tidak hanya layak, tetapi juga aman dan berkelanjutan.
“Sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut sistem layanan, pengelolaan, serta keberlanjutan yang harus didukung oleh kelembagaan dan pembiayaan yang kuat,” ujar Fikri.
Ia menambahkan, indikator keberlanjutan sanitasi mencakup tersedianya layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT), ketersediaan sumber daya manusia/operator yang kompeten, serta penerapan tarif yang mampu menutup biaya operasional dan pemeliharaan.
Lebih lanjut, Fikri menekankan bahwa implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJMD, Renstra perangkat daerah, hingga rencana kerja tahunan. Integrasi ini dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih program serta memastikan efisiensi penggunaan anggaran.
“Dokumen SSK menjadi acuan utama dalam perencanaan sanitasi daerah, sehingga arah kebijakan dan investasi dapat lebih tepat sasaran, terutama pada wilayah yang paling membutuhkan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa fokus pendampingan Program PPSP tahun 2026–2029 adalah memperkuat fondasi menuju transformasi sanitasi aman dan sistem persampahan terpadu yang berwawasan lingkungan. Penekanan utama diarahkan pada penguatan tata kelola serta penataan peran pemerintah daerah.
Dalam aspek implementasi, Fikri memaparkan tahapan program PPSP yang dimulai dari penguatan komitmen kepala daerah, penetapan kebijakan pengelolaan sanitasi, hingga uji coba model layanan baik skala terbatas maupun skala penuh. Seluruh tahapan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan terukur hingga tahun 2029.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, guna memastikan keberhasilan program.
“Kunci keberhasilan PPSP adalah kolaborasi. Tanpa dukungan lintas OPD dan stakeholder, target sanitasi aman sulit tercapai,” tegas Fikri.