Pengadaan Mobil Dinas Bukan Kebijakan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan
Pengadaan mobil dinas yang dimaksud terjadi sebelum Helmi Hasan dilantik sebagai gubernur. Itu bukan kebijakan gubernur bengkulu Helmi Hasan-poto ilustrasi-
Tak hanya infrastruktur jalan, belanja infrastruktur di sektor kesehatan juga digenjot. Pemerintah Provinsi Bengkulu menambah anggaran untuk RSUD Dr. M. Yunus dan fasilitas kesehatan lainnya menjadi Rp 132 miliar, naik 243 persen dari alokasi semula.
Program Bantu Rakyat juga mencakup penyediaan 129 unit ambulans untuk desa-desa terpencil di Bengkulu. Selain itu, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan masyarakat agar mereka bisa berobat gratis.
“Anggaran perjalanan dinas dipangkas habis. Dari Rp 130,7 miliar menjadi hanya setengahnya. Hemat 52,61 persen. Anggaran publikasi juga ditekan drastis, dari Rp 50 miliar jadi hanya Rp 5 miliar,” kata Rizqi.
Ia menegaskan, pos-pos anggaran yang dinilai tidak produktif atau tidak langsung berdampak ke masyarakat, dipangkas habis. Semua dialihkan ke sektor yang menyentuh rakyat secara langsung.
“Buat apa anggaran besar kalau tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat? Ini yang menjadi pegangan Pak Gubernur. Jadi sangat tidak masuk akal kalau sekarang muncul isu beliau membeli mobil dinas mewah,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu, menurut Rizqi, kini fokus pada tiga hal: efisiensi, keberpihakan pada rakyat, dan pemerataan pembangunan. Ia pun meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan isu-isu yang tidak berdasar.
“Kami terbuka. Silakan cek dokumennya, silakan telusuri alurnya. Semua sesuai prosedur. Jangan sampai program pro-rakyat seperti ini dinodai oleh informasi yang menyesatkan,” tutup Rizqi.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
