Sistem Barcode BBM Bersubsidi Dinilai Tidak Efektif dan Buka Celah Kecurangan

 

Sani menilai, jika tujuan utama pemerintah adalah mengontrol dan menekan beban subsidi, langkahnya seharusnya tidak serumit penerapan barcode. Ia mengusulkan agar BBM bersubsidi difokuskan hanya untuk kendaraan angkutan umum bermotor (KBM) dengan plat kuning yang terdaftar aktif.

 

Menurutnya, pendekatan berbasis data kendaraan akan jauh lebih efektif dan tidak rentan terhadap manipulasi.

 

“Samsat di seluruh Indonesia sudah menggunakan sistem online. Cukup koneksikan saja sistemnya dengan SPBU. Operator bisa memeriksa status STNK kendaraan. Yang STNK mati, tidak berhak mendapat BBM bersubsidi,” paparnya.

 

Ia menjelaskan bahwa angkutan umum hanya mengambil porsi kecil dari total kendaraan bermotor di Indonesia. Dengan kata lain, penyediaan BBM bersubsidi untuk segmen ini dinilai lebih tepat sasaran dan hemat anggaran.

 

“Anggap saja angkutan umum nasional hanya 15 persen dari total kendaraan. Artinya, efisiensi subsidi bisa mencapai sekitar 85 persen. Itu angka yang sangat signifikan,” ujarnya.

 

Menurut Sani, kebijakan berbasis database kendaraan jauh lebih rasional dibanding sistem barcode yang masih menyisakan ruang penyimpangan dan masalah teknis. Dalam pandangannya, pemerintah tidak perlu membuat sistem berlapis dan rumit.

 

“Solusinya sederhana. Pertamina cukup terhubung dengan database Samsat online. Kendaraan angkutan umum yang bayar pajak, dapat haknya. Yang STNK-nya mati, tidak dapat. Selesai,” tegasnya.

 

Sumber: