Suara Anak Masuk Meja Kebijakan, Pemkot Bengkulu Pertahankan Kota Layak Anak

radarbengkuluonline.id – Anak-anak di Kota Bengkulu kini tidak lagi sekadar menjadi penonton dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) resmi menghidupkan kembali Forum Anak Kota Bengkulu.

Langkah ini dimulai lewat Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kota Tahun 2025 yang digelar di Hotel Adeeva, Selasa (9/9).

BACA JUGA:Wawali Memastikan Pemkot Bengkulu Komitmen Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja

 

Rakor dibuka langsung Wakil Walikota Bengkulu, Roni PL Tobing SH, dengan menghadirkan puluhan peserta dari berbagai kalangan. Mulai dari pelajar, organisasi masyarakat, hingga lembaga pemerintah.

Kepala DP3KB Kota Bengkulu, Hj. Dewi Dharma M.Si, menegaskan, forum anak adalah wadah penting agar suara generasi muda tidak hanya didengar, tetapi juga masuk dalam keputusan strategis pemerintah.

BACA JUGA:Dedy-Ronny Sempatkan Melayat ke Rumah Warga, Meskipun Jadwalnya Padat

 

“Anak-anak kita sudah mulai dilibatkan dalam Musrenbang Kota. Ide-ide segar dari mereka sering kali melengkapi pemikiran orang tua maupun para pemangku kebijakan. Forum Anak ini akan menjadi ruang bagi anak untuk menjadi pelopor sekaligus pelapor,” tegas Dewi.

Forum Anak Bengkulu sebenarnya bukan hal baru. Forum ini sudah ada sejak 2012 dengan prinsip “dari anak, oleh anak, untuk anak.” Namun, aktivitasnya sempat vakum beberapa tahun terakhir karena tidak adanya penilaian Kota Layak Anak.

BACA JUGA:Tim ROCI Bengkulu Audiensi Bersama Walikota, Minta Dukungan Untuk Bertanding Tingkat Nasional

 

Kini, Pemkot Bengkulu berkomitmen penuh menghidupkan kembali forum ini. Bahkan, rencananya forum anak akan diperluas hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Bengkulu sebelumnya sudah empat kali menyandang predikat Kota Layak Anak. Kita ingin kembali meraih prestasi itu, bukan sekadar untuk label, tapi agar pemenuhan hak anak benar-benar berjalan di semua lini,” jelas Dewi.

Sumber: