Kolaborasi Pemprov–BOBIBOS Dinilai Bisa Jadi Jalan Baru Energi Alternatif

 

Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam rangka mengatasi kelangkaan BBM akan mendapat dukungan penuh dari DPRD. “Apapun langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi, selama untuk mengatasi persoalan kelangkaan, kami dukung,” kata Teuku.

 

Selain mendukung langkah Pemprov, Teuku juga melayangkan kritik terhadap Pertamina yang dinilai tidak cukup responsif ketika pasokan BBM di daerah mulai tersendat. Menurutnya, masyarakat sering kali tidak mendapat informasi memadai sehingga kepanikan dan antrean panjang tak bisa terhindarkan.

 

“Distribusi BBM sepenuhnya wewenang Pertamina. Yang kami sayangkan, ketika ada potensi kelangkaan, pihak Pertamina tidak segera memberi penjelasan terbuka. Jangan bersembunyi hingga rakyat menyalahkan pihak lain,” ujarnya.

 

Teuku mencontohkan pola komunikasi PLN yang secara rutin memberi pemberitahuan sebelum pemadaman listrik terjadi. Ia berharap BUMN migas itu dapat mengambil langkah serupa untuk memberikan kepastian kepada publik.

 

“Pertamina harus lebih aktif seperti PLN. Jika tahu akan ada gangguan pasokan, umumkan kepada masyarakat. Jangan diam, seolah-olah pemerintah provinsi yang salah. Ini tidak adil,” ucapnya.

 

Dukungan tegas DPRD dan langkah cepat Pemprov Bengkulu menunjukkan kegelisahan yang sama: kelangkaan BBM tak boleh lagi menjadi siklus tahunan. Upaya menggandeng BOBIBOS menjadi sinyal bahwa daerah mulai berani mencari alternatif yang lebih berkelanjutan.

 

Dalam kacamata kebijakan publik, langkah ini bisa menjadi pintu masuk menuju diversifikasi energi. Bengkulu, yang memiliki potensi pertanian cukup luas, dapat memanfaatkan limbah jerami sebagai bahan baku energi terbarukan.

 

Sumber: