Prof. Panji Suminar: Sumardi di PAW Hasil Evaluasi

radarbengkuluonline.id  — Gonjang-ganjing soal pergantian Ketua DPRD Provinsi Bengkulu yang kini dijabat oleh Sumardi terus menjadi sorotan publik. Di tengah isu Pergantian Antar Waktu (PAW) yang kabarnya akan menunjuk Samsu Amanah sebagai pengganti, pengamat politik Universitas Bengkulu, Prof. Panji Suminar, menilai bahwa langkah ini bukan semata-mata rotasi jabatan biasa. Ada dinamika internal partai dan strategi politik jangka panjang yang sedang dimainkan.

Menurut Panji, pergantian pucuk pimpinan DPRD bisa jadi merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sumardi selama menjabat. 
BACA JUGA:DPD Golkar Bengkulu Diminta Jalankan Instruksi Soal PAW Ketua DPRD, Kewenangan Ada di Pusat
“Penilaian bisa dilakukan dari capaian kinerja Ketua DPRD dalam mewakili kebijakan partai. Apakah sudah sesuai dengan arah dan garis besar kebijakan DPD Golkar selama masa jabatannya atau belum,” ujar Panji.

Ia menjelaskan, kinerja seorang ketua DPRD tak hanya diukur dari kemampuan memimpin lembaga legislatif, tetapi juga sejauh mana ia mampu menjaga soliditas fraksi partai dan memperjuangkan kebijakan partai di parlemen. Dalam konteks Golkar, lanjutnya, hal ini menjadi penting karena partai berlambang pohon beringin itu tengah berupaya memperkuat kembali basis dukungan menjelang Pemilu 2029.
Panji menduga bahwa pergantian ini juga terkait dengan upaya konsolidasi internal yang sedang digencarkan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Syamsurachman, yang baru saja terpilih secara aklamasi.

“Ketua DPD I Golkar mungkin ingin melakukan konsolidasi struktur organisasi dan menempatkan figur yang bisa membantu memperkuat mesin partai. Itu hal yang wajar dalam politik, apalagi menjelang agenda besar seperti Pemilu,” kata Panji.

Menurutnya, proses konsolidasi semacam ini biasa terjadi di tubuh partai besar. Setiap ketua baru tentu ingin menempatkan orang-orang yang dinilai sejalan dengan arah kebijakan dan gaya kepemimpinannya. 

“Dalam politik, pergantian jabatan seperti ini tidak selalu karena kinerja buruk, bisa juga karena kebutuhan penyesuaian arah strategi,” jelasnya.

Namun Panji tidak menampik adanya kemungkinan faktor subjektif dan gaya kepemimpinan yang turut mempengaruhi keputusan partai.
“Kalau dalam prosesnya muncul ketidaksinergian antara ketua DPRD dan pengurus partai, atau gaya kepemimpinan yang dianggap kurang cocok, itu bisa menjadi pertimbangan tersendiri,” ujarnya. 

Lebih jauh Panji menilai langkah Golkar Bengkulu ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mempertahankan 10 kursi di DPRD Provinsi Bengkulu. 

Menurutnya, Golkar tidak ingin kehilangan momentum di tengah kompetisi politik yang semakin ketat. Apalagi dengan munculnya kekuatan-kekuatan politik baru di daerah.

“Pergantian ini bisa dibaca sebagai bagian dari persiapan menuju 2029. Golkar butuh figur yang bukan hanya punya pengaruh politik, tapi juga bisa menggerakkan jaringan partai hingga ke akar rumput,” tegas Panji.

Ia menambahkan, partai harus berhati-hati dalam menentukan sosok pengganti agar tidak menimbulkan friksi baru.
“Kalau benar Samsu Amanah yang ditunjuk, maka ia harus mampu diterima semua pihak dan menjaga keseimbangan antara kepentingan fraksi, pimpinan partai, dan publik,” ujarnya.

Di antara nama-nama yang mencuat, Panji menyebut beberapa figur potensial selain Samsu Amanah, seperti Susmanhadi, Juhaili, dan M. Ali Saftaini. Keempat nama ini, menurutnya, memiliki pengalaman politik yang mumpuni serta jaringan kuat di daerah masing-masing.

“Kalau kita lihat dari sisi pengalaman dan loyalitas, mereka punya rekam jejak panjang di legislatif maupun di partai. Tapi tentu keputusan akhirnya ada di tangan DPP dan DPD I Golkar,” ucapnya.
Panji juga menyoroti pentingnya regenerasi politik di tubuh Golkar Bengkulu. Ia menilai bahwa partai perlu mulai menyiapkan kader muda yang bisa mengambil peran strategis di masa depan. 

“Kalau Golkar ingin tetap relevan di Pemilu 2029 dan seterusnya, regenerasi harus menjadi agenda serius. Jangan hanya mengandalkan figur-figur senior,” katanya.

Terlepas dari siapa yang akan memimpin DPRD ke depan, Panji menegaskan bahwa stabilitas politik daerah harus tetap dijaga. Ia berharap proses pergantian dilakukan secara elegan dan berdasarkan mekanisme yang diatur partai serta peraturan perundangan.

“Golkar punya sejarah panjang dalam politik Bengkulu. Jadi, langkah apa pun yang diambil seharusnya diarahkan untuk memperkuat posisi partai dan menjaga kepercayaan publik,” tutunya.

Sebelum ketua DPD Partai Golkar Bengkulu Syamsurachman, mengungkapkan bahwa pergantian antar waktu ketua DPRD Provinsi Bengkulu merupakan hasil evaluasi.

"Iya. Ini hasi evaluasi, di partai Golkar semua jabatan itu amanah dan keputusan partai," katanya.

Prof. Panji Suminar: Sumardi di PAW Hasil Evaluasi

 

Sumber: