Permasalahan Lapter II Dibawa ke Presiden

RBO, BENGKULU - Gubernur Dr H Rohidin Mersyah kemarin Senin (14/10) menerima audensi bersama Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi terkait pembahasan aset daerah tanah di lapangan terbang II. Dalam pembahasan itu, adanya sengketa kepemilikan oleh Angkatan Udara, namun dikawasan tersebut sudah berdiri perkantoran daerah. Bahkan di kawasan itu sudah menjadi pemukiman warga daerah Pagar Dewa.

      Menurut Rohidin, dengan adanya program Reforma Agraria, maka hal tersebut perlu diselesaikan terkait kepemilikan lahan seluas 300 hektar. Namun dari keterangan masyarakat yang ada, jika sertifikat tanah sudah keluar sejak pada tahun 1980 lalu. "Ini rapat khusus, karena program dari pemerintah pusat reforma agraria ini memberikan kesempatan jika ada sengketa lahan agar mengeluarkan status kepemilikan hingga sertifikasi ini keluar. Salah satu dibahas ini pusat perkantoran di Bengkulu Selatan ada ratusan lahan yang masih atas nama TNI Angkatan Udara. Namun setelah ditelusuri dari BPN, sertifikat lahan juga belum ada atas nama TNI AU. Fakta dilapangan digunakan oleh pusat perkantoran. Bahkan disebelahnya ada desa definitif warga Pagar Dewa yang sudah teregister oleh Kementerian Dalam Negeri. Permasalahan seperti ini saya kira perlu selesaikan," ujarnya.

      Bahkan permasalahan ini nantinya akan dibawa bersama dengan Presiden RI Jokowidodo untuk menemukan hasil yang terbaik. Dengan proses  ini, Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan diminta untuk membentuk Tim Reforma Agraria yang akan dipimpin oleh Gubernur Bengkulu serta dibahas bersama Kementerian terkait.

      "Maka ada usulan ke Pemprov, saya sebagai ketua tim reforma Bengkulu dengan Kanwil Pertanahan. Nanti akan kita sampaikan dengan Menteri Perekonomian hingga diteruskan dengan Bapak Presiden akan kita bahas. Ini kita mencari solusi yang terbaik agar aset ini ada penjelasan," tambahnya.       Sementara itu menurut Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi menerangkan, pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Bengkulu untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Intinya bersama Pak Gubernur memfasilitasi dengan program reforma agraria untuk menyelesaikan permasalahan Lapter II yang sudah lama, namun belum selesai. Ada lapter II yang saat ini menjadi fasilitas perkantoran serta masyarakat disana," ujarnya. Menurutnya, saat ini lahan tersebut sudah menjadi pusat perkantoran di Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahkan ada beberapa pemukiman warga yang sudah lama berdiri. Ia pun meminta agar masyarakat bersabar dalam menyelesaikan masalah ini. Selain itu tidak memandang negatif terkait adanya penyelesaian ini ke Presiden RI. Karena hal ini merupakan upaya agar solusi tersebut cepat terselesaikan. "Kita berharap dengan adanya program itu, nanti bisa selesai dan TNI AU sebenarnya sudah siap untuk membantu ini. Kalau untuk perencanaan akan dibangun sebagai fasilitas pemerintahan. Namun kita selesaikan dahulu permasalahan pindah statusnya. Kalau soal lapor presiden dari tanda kutip negatif. Maksudnya ini ada tim sama- sama mencari solusi TNI AU dan juga Kementerian terkait. Karena ini merupakan amanat presiden, yang jelas fasilitas pemerintah perkantoran dan umum sudah cukup banyak berdiri," imbuhnya. (Bro/idn)

Sumber: