Wabup Minta DP2KBP3A Serius Tangani Kasus PPA
RBO, KEPAHIANG - Wakil Bupati Kepahiang, Netti Herawati, S.Sos mendatangi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kepahiang. Dalam kunjungannya, ia berharap DPPKBPPPA lebih serius dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Kepahiang. Selain dari itu, Dia juga menekankan agar DPPKBPPPA melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat untuk meminimalisir kasus kekerasan terharap Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA). "Kita minta agar DPPKBPPPA konsentrasi dengan permasalahan Perempuan dan Perlindungan anak," ungkap Netti.
Sejauh ini, ia menilai bahwa kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Kepahiang ini secara terus menerus meningkat. Karenanya, peran dan perhatian dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PPKBPPPA harus ditingkatkan. "Mulai dari melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, dan bekerja dengan tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Harus lebih banyak aksi, sehingga bisa meminimalisir kasus PPA di Kabupaten Kepahiang ini," terangnya.
Selain dari itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kepahiang untuk bekerja sama memperhatikan keselamatan perempuan dan anak. Sebab, anak-anak inilah kemudian nanti menjadi penerus bangsa dan negara ini. Sekarang di Kabupaten Kepahiang sudah ada pembentukan P2TP2A, ia berharap apa pun program yang digagas harus ada suport dan dukungan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD). "Dengan adanya kerjasama yang baik, nanti ada aksi sosialisasi P2TP2A bersama dengan DPPKBPPPA di tengah masyarakat, sehingga kedepan kasus PPA ini bisa diminimalisirkan," demikian.
Untuk diketahui, Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Kepahiang tahun 2019 lalu bisa dikatakan masih terbilang cukup tinggi. Diketahui selama 2019 DPPKBPPPA Kepahiang, mencatat ada sebanyak 60 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka tersebut sedikit meningkat dari tahun sebelumnya.(ide)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share: /*props */?> /*google ads */?> /*amp advernative */?>
- 1 Survei Pilkada Kota Bengkulu 2024: Elektabilitas Persaingan Ketat Elektabilitas di Jelang Pencoblosan
- 2 Tim Hukum Rohidin Kaji Penetapan Tsk oleh KPK dan Siap Ajukan Praperadilan
- 3 Aliansi Masyarakat Peduli Bengkulu Tuntut Pembebasan Gubernur Rohidin dari KPK
- 4 Ikuti 9 Cara Memilih Mobil untuk Jalur Ektrem, Berbukit dan Pegunungan
- 5 Dinas ESDM Usulkan Kuota Elpiji 78.492 Metrik Ton Untuk Provinsi Bengkulu di Tahun 2025
- 1 Survei Pilkada Kota Bengkulu 2024: Elektabilitas Persaingan Ketat Elektabilitas di Jelang Pencoblosan
- 2 Tim Hukum Rohidin Kaji Penetapan Tsk oleh KPK dan Siap Ajukan Praperadilan
- 3 Aliansi Masyarakat Peduli Bengkulu Tuntut Pembebasan Gubernur Rohidin dari KPK
- 4 Ikuti 9 Cara Memilih Mobil untuk Jalur Ektrem, Berbukit dan Pegunungan
- 5 Dinas ESDM Usulkan Kuota Elpiji 78.492 Metrik Ton Untuk Provinsi Bengkulu di Tahun 2025