KBS Kesehatan Langsung On, Pendidikan dan Sosial Menyusul

Herwan Antoni : Akan Dimasukkan Ke DPRD Untuk Dibahas

RBO >>> BENGKULU >>>  Ditengah polemik Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS) yang telah dilaunching oleh Gubernur Bengkulu, Dr H. Rohidin Mersyah dan disaksikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin minggu lalu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu, H. Herwan Antoni M.Si yang didampingi Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, H. Jaduliwan MM dalam jumpa pers bersama awak media menyampaikan, bahwa program KBS ini sudah mereka programkan sejak tahun 2019 lalu. Hal itu sesuai dengan program pemerintah pusat. Yaitu JKN dan KIS.

“Program KBS ini merupakan salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dalam rangka mewujudkan visi misi, Bengkulu Maju, Hebat dan Sejahtera. Program ini sejatinya sudah dirancang sejak tahun 2019 lalu. Ini dimulai dari bidang kesehatan berupa jaminan kesehatan daerah dan mulai berjalan pada tahun 2020. Yang selama ini disebut dengan Jamkesprov dan secara nasional namanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tahun 2020 program jaminan kesehatan Provinsi Bengkulu membiayai pembayaran iuran kepesertaan BPJS untuk 20.250 penerima. Yang diperuntukkan bagi warga masyarakat Bengkulu peserta BPJS mandiri kelas III yang menunggak membayar iuran dan kartunya dinonaktifkan oleh BPJS. Dan pada tahun 2021 ini, di samping peserta yang sudah dibiayai tahun 2020 lalu, juga ada penambahan peserta atau penerima baru bagi warga masyarakat Bengkulu yang belum pernah memiliki identitas sebagai peserta JKN sebanyak 13.493 jiwa. Sehingga total jumlah peserta yang dibiayai pemerintah Provinsi Bengkulu untuk jaminan kesehatan dari APBD Provinsi berjumlah 33.743 jiwa. Sebab itu, untuk program KBS bidang kesehatan, itu memang sudah ada anggarannya. Sehingga bagi setiap penerima KBS ini untuk mendapatkan layanan kesehatan pemegang Kartu KBS bisa langsung on,” ungkap Herwan Antoni, Selasa (16/3).

Sebagai program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, lanjutnya, KBS ini nanti akan lintas sektoral. Dimana nanti selain kesehatan, juga akan diberikan layanan pendidikan serta layanan sosial. “Jadi nanti dalam KBS ini, juga ada dari Dinas Pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta dari Dinas Sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu. Intinya, KBS ini merupakan program pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai wujud nyata komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung program nasional bagi kepentingan masyarakat di 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.” jelas.

Kemudian untuk KBS bidang kesehatan, itu telah dianggarkan dalam DPA APBD melalui program JKN KIS Provinsi Bengkulu yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang belum terjamin kesehatannya dan belum diakomodir oleh APBN maupun APBD Kabupaten/Kota. “Kemudian untuk program KBS kesehatan ini, kemarin (Senin-red) kami sudah rapat bersama pihak Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu. Kemudian juga nanti pembahasan KBS ini akan dimasukkan ke DPRD guna dibahas lebih lanjut.”

Sebelumnya Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, Jaduliwan menyampaikan, hendaknya seluruh media dapat memberikan informasi yang benar terkait program pemerintah daerah ini. “Sehingga saat menerima informasi berita program KBS tersebut, masyarakat bisa paham dan mengerti,” kata Jaduliwan. (idn)

Sumber: