GSP: Pilpres 2024 1 Putaran Bisa Hemat Waktu, Hemat Biaya dan Indonesia Damai

RADAR BENGKULU, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran, (GSP), M. Qodari, dengan tegas menyampaikan dukungan mereka terhadap ide Pilpres 2024 sekali putaran. GSP, yang terdiri dari pendukung Jokowi, aktif menyebarkan gagasan ini di seluruh Indonesia. 

 

Qodari menjelaskan 3 argumentasi yang mendasari gerakan ini. Menurutnya, keputusan adanya GSP ini didasarkan pada argumen-argumen yang kuat, melibatkan efisiensi waktu, efektivitas biaya, dan potensi keamanan politik. 

BACA JUGA:JSI Bangka Belitung Doakan Pilpres 2024 Damai dan Jalankan Pesan Prabowo Jaga Persatuan Indonesia

"Pertama, hemat waktu. Pilpres 1 putaran hemat waktu karena presiden dan wakil presiden terpilih sudah diketahui pada Februari 2024 dan tidak perlu menunggu sampai dengan Juni 2024," kata M. Qodari dalam keterangannya, dikutip Senin, 18 Desember 2023

 

"Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru, maka para pengambil 

keputusan dan pelaku ekonomi sudah memiliki kepastian politik dari Februari 2024. Semua rencana kegiatan dan investasi ekonomi misalnya dapat segera diputuskan dan dilaksanakan," tambahnya

BACA JUGA:Ini Bukti Nyata Kepedulian Prabowo Membina Talenta Muda Indonesia di Bidang Sepak Bola

Kedua, Qodari menyebut pilpres sekali putaran dapat hemat biaya anggaran negara. Sebab, jika putaran kedua diselenggarakan, diperlukan anggaran tambahan sekitar Rp 17 triliun. 

 

"Dengan menyelesaikan pemilihan dalam sekali putaran, anggaran ini dapat dikembalikan ke kas negara, dapat digunakan untuk kepentingan rakyat, atau dialokasikan untuk program pemerintah lainnya seperti subsidi pupuk, subsidi rumah, subsidi transisi energi hijau, dan bantuan pangan dan tunai yang bersifat ad hoc, atau dialokasikan untuk APBN tahun berikutnya" bebernya

BACA JUGA:Pilpres 1 Putaran Dimenangkan Prabowo-Gibran, Efek Jokowi Sangat Kuat

Terakhir, lanjut Qodari menilai pilpres sekali putaran akan lebih damai dibandingkan dengan dua putaran, sebab potensi polarisasi ekstrem seperti yang terjadi di Pilpres 2014, 2019 dan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dapat dihindari.

Sumber: