FIM Siap Kawal Gerakan Pilpres 2024 Sekali Putaran, Lebih Hemat dan Indonesia Maju

Pertama, hemat waktu. Jika Pilpres 2024 berjalan sekali putaran, maka akan segera diketahui pemenangnya pada Februari 2024, tidak perlu menunggu hingga Juni 2024, dan gejolak politik pilpres segera berakhir. 

 

“Tentu akan kita kawal gerakan sekali putaran ini. Karena akan menjamin kepastian politik (pengambil kebijakan) dan ekonomi (pelaku usaha), dan agenda rakyat lainnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, lebih cepat pilpres berakhir (sekali putaran), lebih cepat situasi nasional terhindar dari ketegangan politik yang bisa berujung pada polarisasi dan instabilitas nasional,” jelas Syifak.

 

Kedua, hemat biaya. Apabila pilpres berlanjut pada putaran kedua, maka itu membutuhkan tambahan biaya sebesar kurang lebih 17 triliun.

 

“Sebaliknya, apabila pilpres berlangsung sekali putaran, maka hal itu akan menghemat anggaran. Anggaran sebesar 17 triliun bisa dikembalikan ke kas negara, dan dapat digunakan untuk kepentingan rakyat, atau dialokasikan untuk program pemerintah lainnya,” paparnya

 

Ketiga, Pilpres 2024 sekali putaran akan membuat Indonesia lebih damai untuk mencegah kekhawatiran munculnya potensi polarisasi politik ekstrem yang menajam pada putaran kedua. Apalagi melihat dinamika politik terakhir, posisi Anies Baswedan sudah mulai menggeser Ganjar Pranowo.

 

“Artinya pada putaran kedua Prabowo-Gibran berpotensi akan berhadapan dengan Anies-Muhaimin yang notabene didukung oleh para pencetus politik identitas, seperi Ustadz Abdul Somad, Rizieq Shihab dan Ijtima’ Ulama. Kondisi pada Pilpres 2024 akan semakin tajam ledakan polarisasinya, isu jual ayat dan mayat akan kembali menjadi narasi perbincangan di masyarakat. Itu tidak boleh terjadi,” harap Syifak

 

Lebih jauh Syifak mengatakan, hasil kajian Formasi Indonesia Moeda bahwa potensi polarisasi pada Pilpres 2024 bukan sekedar mitos, tapi nyata dan terjadi di masyarakat Indonesia. Hal itu didasari oleh dua hal. 

 

Pertama, temuan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia menyebut bahwa polarisasi politik Indonesia itu bukan sekedar mitos melainkan fakta, yakni benar-benar terjadi di masyarakat. 

Sumber: