Akhirnya 285 Honorer atau Tenaga Harian Lepas di DPRD Provinsi Bengkulu Terima Perpanjangan SK

 

RADAR BENGKULU - Sebanyak 285 orang honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak kerja untuk tahun 2024.

Pemberian SK ini menjadi landasan bagi proses Surat Permintaan Pembayaran (SPD) hingga pencairan gaji para honorer.

Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Erlangga, menjelaskan,  pembagian SK baru dilakukan setelah melalui berbagai prosedur yang harus dijalani.

Ini disebabkan karena kelembagaan DPRD memiliki proses yang berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. 

Meskipun demikian, Erlangga memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena masa kerja para honorer atau THL tetap terhitung dari Januari hingga Desember 2024.

"Tidak ada yang dirugikan. Karena, gaji Januari dan Februari sudah dibayar. Bahkan, saya telah memerintahkan untuk mempercepat pembayaran gaji bulan Maret, yang akan dilakukan mulai dari Senin hingga Jumat," jelas Erlangga.

BACA JUGA:Provinsi Bengkulu Mengirim 67 Atlet Ikuti 25 Cabang Olahraga di PON XXI Aceh-Sumatera Utara

BACA JUGA:Harga Kopi Naik Diangka 50.000 Rupiah Perkilogram di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur

Proses pembayaran gaji honorer biasanya dilakukan di awal bulan berikutnya.

Yaitu, pada awal April. Namun, dalam situasi ini, pembayaran gaji Maret dipercepat untuk mengakomodir kebutuhan para honorer menjelang perayaan Idul Fitri pada bulan April.

Ini mengingat mereka tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) seperti para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Erlangga menekankan bahwa percepatan pembayaran gaji tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak para honorer. Namun, ia juga mengingatkan bahwa para honorer dan THL juga memiliki kewajiban dan beban kerja yang harus dipenuhi.

"Para honorer harus melaksanakan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Selain menuntut hak, kewajiban mereka juga harus dipenuhi." 

Sumber: