Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri Diusulkan Menjadi Dewan Komisaris Bank Bengkulu

RADAR BENGKULU - PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Lantai 7 Graha Bank Bengkulu.

RUPS LB dihadiri langsung oleh Gubernur Bengkulu dan perwakilan pemegang saham bank bengkulu.

BACA JUGA:Tidak Perlu Bolak-Balik ke Bank, Begini Cara Cek Pengajuan Pinjaman KUR BRI Melalui Handphone

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2024 ini memiliki agenda pembahasan terkait penambahan anggota Dewan Komisaris bank bengkulu yakni sekda provinsi Bengkulu Isnan Fajri sebagai Dewan Komisaris Bank.

BACA JUGA:Ternyata Ini Penyebab Pengajuan Pinjaman KUR Ditolak Bank, Jika Terjadi, Inilah Solusi yang Harus Dilakukan

RUPSLB Tahun 2024 memutuskan sepakat untuk menambah Dewan Komisaris bank bengkulu dengan mencalonkan Isnan Fajri yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu sebagai calon dewan komisaris Bank Bengkulu. 

BACA JUGA:Bank Bengkulu Pada Triwulan I Tahun 2024, Mengalami Kenaikan Sebesar 7,57% yoy, Maksimalkan Pola Cros-Selling

Penambahan anggota Dewan Komisaris bank bengkulu ini bertujuan untuk dapat menguatkan struktur, tata kelola dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, meningkatkan kinerja dan produktivitas Jangka panjang bank bengkulu.

Kemudian meningkatkan keria sama dan harmonisasi dengan Permerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bengkulu.

BACA JUGA: Empat Kali Transaksi, Uang Tabungan Nasabah Bank BUMN di Bengkulu Utara Raib Ratusan Juta

Lalu diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan bisnis melalui KUB dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Dalam arahan Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersuah, diharapkan dengan adanya penambahan anggota Dewan Komisaris ini dapat membantu dan meningkatkan kinerja bank bengkulu.

Kemudian seluruh rangkaian proses pencalonan sekda provinsi Bengkulu Isnan Fajri sebagai Dewan Komisaris bank bengkulu dapat mendapatkan hasil yang terbaik dari hasil fit and propper test Otoritas Jasa Keuangan.

Sumber: