APBB Provinsi Bengkulu Ingatkan Dampak Jika Terlambat Melakukan Pengerukan Pelabuhan Pulau Baai

Harapannya, kerja sama ini dapat menghasilkan sinergi yang positif untuk mengatasi hambatan alur pelabuhan yang menjadi pintu utama bagi perdagangan dan distribusi logistik di Bengkulu.

Dalam kaitan pelaksanaan proyek ini, Sutarman mengungkapkan bahwa pihaknya tidak hanya bergantung pada satu perusahaan.

Meski anak perusahaan Pelindo, yaitu PT Rukindo, telah memasukkan proposal penawaran untuk pengerukan, APBB dan asosiasi pengusaha lain di Bengkulu berharap agar lebih banyak perusahaan turut serta dalam proses bidding.

"Kami berharap tidak hanya PT Rukindo saja yang ikut tender. Kami juga membuka kesempatan bagi perusahaan lain untuk mengajukan proposal mereka, sehingga ada opsi yang lebih kompetitif," tegas Sutarman.

Dengan begitu, proyek ini dapat dilaksanakan dengan anggaran yang optimal, tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan yang akan dilakukan.

Pentingnya pengerukan alur pelabuhan pulau baai ini bukan tanpa alasan.

Pelabuhan Pulau Baai adalah jalur utama bagi berbagai komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan bahan kebutuhan pokok lainnya.

Hambatan di pelabuhan ini bisa mengakibatkan kapal besar tak dapat merapat, dan itu berimbas langsung pada harga barang di Bengkulu. Jika biaya logistik meningkat, bukan hanya pengusaha yang merugi, tetapi juga masyarakat yang harus menanggung lonjakan harga akibat biaya tambahan distribusi.

Selain itu, pelabuhan ini juga berpotensi menarik minat investasi jika alurnya dalam dan layak untuk kapal-kapal besar. Dengan pengerukan yang optimal, Pulau Baai dapat berkembang sebagai pelabuhan ekspor utama, sehingga memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian Bengkulu.

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi solusi utama. Pemda Bengkulu berharap agar kolaborasi ini dapat terus berlanjut. Tidak hanya untuk proyek ini, tetapi juga untuk pengembangan infrastruktur lainnya.

Sutarman menambahkan, proyek pengerukan ini dapat menjadi contoh sukses sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam memperkuat infrastruktur daerah.

"Ke depan, kolaborasi seperti ini perlu terus ditingkatkan agar pembangunan infrastruktur di Bengkulu tidak hanya bergantung pada APBD atau APBN. Dunia usaha bisa berkontribusi secara nyata, sekaligus menikmati manfaat dari infrastruktur yang lebih baik," tutur Sutarman optimis.

Di sisi lain, pemerintah daerah (Pemda) turut mendukung percepatan proyek ini, meski posisinya hanya sebagai fasilitator. Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, RA Denni, SH, MM, mengonfirmasi bahwa berdasarkan keputusan rapat bersama sejumlah asosiasi, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan APBB, pengerukan ini akan dibiayai melalui mekanisme pendanaan swasta.

"Jadi, pembiayaan proyek dan jadwal pengerjaan sepenuhnya ditentukan oleh Pelindo bersama mitra dunia usaha. Pemda dalam hal ini hanya memfasilitasi agar pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai ini bisa segera dimulai," ujar Denni. 

 

Sumber: