APBB Provinsi Bengkulu Ingatkan Dampak Jika Terlambat Melakukan Pengerukan Pelabuhan Pulau Baai

radarbengkuluonline.id  – Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara (APBB) Provinsi Bengkulu, Sutarman, menyampaikan bahwa keterlambatan pengerukan alur pulau baai Bengkulu bisa membawa dampak besar bagi sektor ekonomi di Bengkulu.

Rencana pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu kian mendesak, seiring meningkatnya kebutuhan logistik yang memanfaatkan jalur ini.

Hingga kini, estimasi anggaran untuk proyek vital ini masih dalam tahap perhitungan, sementara urgensinya makin nyata.

“Hingga saat ini kita tetap fokus pada upaya pengerukan alur. Jika pengerukan ini tidak segera dilakukan, dampaknya sangat serius dan tak bisa dianggap enteng,” ujar Sutarman Selasa, 15 Oktober 2024.

Menurutnya, jika kapal-kapal besar tak dapat merapat di Pulau Baai, logistik harus dialihkan ke pelabuhan di daerah lain sebelum akhirnya tiba di Bengkulu, yang berpotensi mengerek harga-harga barang.

BACA JUGA:Pengerukan Pelabuhan Pulau Baai Harus Segera Dilakukan, Tapi Ada Kendala, ini yang Dilakukan Pemprov Bengkulu

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Percepat Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai yang Semakin Mendangkal

“Bayangkan saja, kalau semua logistik harus dibongkar di luar Bengkulu, otomatis biaya tambahan akan dibebankan. Ini bisa membuat harga barang naik, dan ujung-ujungnya inflasi di Bengkulu sulit dikendalikan,” lanjutnya.

Namun, Sutarman menyoroti keterbatasan anggaran pemerintah untuk proyek ini, sehingga tanggung jawabnya diserahkan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan pengusaha lokal di Bengkulu yang menggunakan fasilitas pelabuhan. Menurutnya, kolaborasi ini masih dalam tahap awal, terutama untuk menghitung estimasi biaya yang harus dikeluarkan.

Sutarman menjelaskan bahwa perhitungan anggaran masih terus berjalan, mengingat adanya perbedaan pandangan antara Pelindo sebagai BUMN yang memiliki prosedur operasional tetap (Protap) dan para pelaku usaha. Berdasarkan estimasi sementara, Pelindo memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 210 miliar, sedangkan dari sisi dunia usaha diperkirakan sekitar Rp 100 miliar. Artinya, masih ada selisih signifikan yang perlu disepakati bersama.

"Selisih ini yang perlu kita temukan titik temunya. Jika nanti sudah ada kesepakatan, tentu berapapun angkanya akan kami tindaklanjuti. Kami ingin ada kepastian agar pengerukan bisa segera dimulai," ujar Sutarman.

Untuk mengatasi perbedaan anggaran ini, kedua pihak sepakat untuk membentuk perusahaan patungan atau joint company guna mengelola proyek pengerukan alur ini. Sutarman juga menyarankan adanya keterlibatan Perusahaan Daerah (Perusda) sebagai salah satu pemegang saham.

“Dengan melibatkan Perusda, pemda dapat mengoptimalkan dunia usaha di Bengkulu dan turut mendukung kelancaran logistik di daerah ini,” tambahnya.

Dengan demikian, peran Pemda adalah memastikan agar seluruh proses yang melibatkan dunia usaha dan Pelindo berjalan lancar, serta mempercepat perizinan yang diperlukan.

Sumber: