Memanas Lagi, Konflik Agraria antara PT BRS Dengan Masyarakat Bengkulu Utara dan Mukomuko

 

"Pihak Pemprov sudah menyatakan, dalam enam bulan perusahaan harus membuat jalan khusus. Tapi nyatanya, bertahun-tahun mereka masih memakai jalan umum, jalan yang sebenarnya fasilitas masyarakat,” tutur Supriyadi, menyoroti dampak negatif penggunaan jalan ini bagi warga setempat.

 

Dengan berbagai persoalan yang tak kunjung menemukan solusi, Supriyadi menyebutkan bahwa pihaknya telah mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. 

Ia berharap, melalui proses hukum, keadilan bisa ditegakkan dan kebenaran dipastikan. 

 

 

“Proses hukum ini untuk mengetahui mana yang salah dan benar. Jika hearing ini tidak membuahkan hasil, kita akan ke pengadilan,” ujar Supriyadi.

 

 

Langkah ini menjadi sinyal bahwa masyarakat tidak lagi bersabar menghadapi konflik agraria yang mereka nilai tidak adil. Disisi lain, keputusan untuk membawa kasus ke ranah hukum menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap upaya mediasi yang dilakukan pemerintah.

 

 

 

 

Sumber: