Kader PPP Provinsi Bengkulu Protes dan Ajukan Mosi Tidak Percaya ke Pengurus

Kader PPP Provinsi Bengkulu Protes dan Ajukan Mosi Tidak Percaya ke Pengurus

Kader PPP Bengkulu Ajukan Mosi Tidak Percaya, Desak Pencopotan Ketua dan Sekretaris DPW-Windi-

 "Jadi, apa yang mereka sampaikan itu tidak berdasar. PPP jauh lebih melesat dibanding ketua sebelumnya," ujar Riki dengan tegas. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap tudingan yang menyebutkan bahwa partai mengalami kemunduran di bawah kepemimpinan Erwin.

 

Salah satu titik fokus yang muncul dalam polemik ini adalah sejumlah kader PPP yang melontarkan protes di Sekretariat DPW. Riki mencatat, dari puluhan kader yang hadir, hanya tujuh orang yang masih menjabat sebagai pengurus DPW PPP. Menurutnya, masalah ini perlu dipahami secara lebih mendalam, terutama setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. 

 

"Kami sudah berkomunikasi dengan DPP, dan sesuai dengan arahan mereka, fokus utama kami saat ini adalah Pilkada," terang Riki.

 

Pilkada Seluma, yang diikuti oleh Ketua DPW PPP Erwin Octavian, menjadi salah satu alasan mengapa pengurus partai saat ini lebih memprioritaskan kesuksesan di ajang pemilihan kepala daerah tersebut. Riki juga mengungkapkan bahwa dirinya dan seluruh jajaran PPP Provinsi Bengkulu sudah mengetahui siapa yang berada di balik kegaduhan ini. Meskipun begitu, Riki memilih untuk tidak melontarkan tuduhan lebih lanjut, tetapi lebih mengutamakan solusi yang konstruktif.

 

Lebih lanjut, Riki menegaskan bahwa masalah internal tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan terbuka. 

 

"Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik. Kami sangat terbuka untuk mengadakan rapat dan silaturahmi dengan siapapun yang merasa ada masalah," jelasnya.

 

 Menurut Riki, cara yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah adalah dengan duduk bersama dan berdialog, bukan dengan membuat perlawanan yang hanya memperburuk keadaan.

 

Sekretaris DPW PPP itu juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa paling benar atau menganggap diri mereka lebih paham dalam menjalankan aturan. Semua pihak, lanjutnya, harus menghormati prosedur dan peraturan yang ada, serta menjaga solidaritas di internal partai. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: