Kader PPP Provinsi Bengkulu Protes dan Ajukan Mosi Tidak Percaya ke Pengurus

 

radarbengkuluonline.id  - Puluhan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bengkulu menggelar aksi protes di Sekretariat Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP pada Jumat, 22 November 2024.

Kedatangan mereka untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pergantian pengurus DPW PPP Provinsi Bengkulu yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh Ketua DPW PPP Erwin Octavian SE dan Sekretaris Riki Supriadi.

Para pengurus yang terkena dampak pergantian tersebut, bahkan, mendesak agar keduanya dicopot dari jabatannya.

BACA JUGA:Yosia Yodan Jadi Calon Tunggal Ketua Umum HIPMI Provinsi Bengkulu

BACA JUGA:Toyota Prius vs Tesla Model 3, Mobil Mana yang Lebih Efisien dan Ramah Lingkungan?

Dalam orasi damai yang berlangsung di sekretariat, Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Bengkulu, Heri Ibzan, menegaskan bahwa pergantian pengurus yang dilakukan secara sepihak oleh ketua dan sekretaris DPW tanpa mekanisme yang jelas telah menciptakan ketidakpercayaan di tubuh PPP. "Pergantian pengurus ini sudah berulang kali terjadi, dan kami yang diganti pun tidak diberitahu sebelumnya," ujar Heri, yang turut membawa spanduk bertuliskan "Aksi Orasi Damai – Misi Penyelamatan PPP Provinsi Bengkulu".

 

Heri juga mengungkapkan bahwa sejak Erwin Octavian dan Riki Supriadi menjabat, tidak ada transparansi dalam menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PPP, termasuk dalam hal penggantian pengurus. "Seharusnya sebelum melakukan perombakan pengurus, ketua dan sekretaris berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Pakar dan Dewan Majelis PPP. Namun ini tidak dilakukan," paparnya.

 

Masalah lainnya yang turut disorot adalah ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran partai. Menurut Heri, penggunaan dana yang dialokasikan melalui APBD Provinsi Bengkulu tidak disertai dengan laporan pertanggungjawaban yang jelas. "Keuangan partai pun tidak transparan, dan ini sangat merugikan kepercayaan publik terhadap partai," tambahnya.

 

Selain itu, Heri juga menyoroti kekosongan jabatan Ketua DPRD Kabupaten Seluma yang belum terisi hingga saat ini, akibat tidak dikirimkannya calon ketua oleh DPW PPP Provinsi Bengkulu ke DPP PPP. "DPP PPP tidak bisa mengeluarkan rekomendasi jika pengajuan calon Ketua DPRD tidak dilakukan. Ini adalah kelalaian yang sangat fatal," tegas Heri.

 

Sumber: