Tim Hukum Rohidin Kaji Penetapan Tsk oleh KPK dan Siap Ajukan Praperadilan

mendukung langkah RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur 

Bengkulu.

 

 

SF menyerahkan uang sejumlah Rp 200 juta kepada Sdr. RM melalui Sdr. EV, 

dengan maksud agar  SF tidak dinonjobkan sebagai Kepala Dinas. 

Kemudian TS mengumpulkan uang sejumlah Rp500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, potongan SPPD, dan potongan tunjangan pegawai. Terkait hal tersebut, lantaran  RM pernah mengingatkan TS, apabila RM tidak terpilih lagi menjadi Gubernur, maka  TS akan diganti.

 

 

Selanjutnya SD mengumpulkan uang sejumlah Rp2,9 Miliar.  Selain itu, SD juga diminta RM 

untuk mencairkan honor PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan GTT (Guru Tidak Tetap) se

provinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November 2024. Jumlahnya honor per-orang 

adalah Rp 1 Juta. Seharusnya pencairan tersebut harus dilakukan pada awal Desember mendatang. 

Lebih lanjut giliran FE menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada RM melalui EV sejumlah Rp 1.405.750.000.

"Praktik ini jelas melanggar hukum dan menambah beban masyarakat," tegas Alexander.

Sumber: