Kecewa Sekali, 128 Orang Honorer R3 Tenaga Kesehatan Kabupaten Kaur Unjuk Rasa ke DPRD

radarbengkuluonline.id, Bintuhan  - Sebanyak 128 orang tenaga honorer R3 tenaga kesehatan  yang bekerja di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah se-Kabupaten Kaur menggelar aksi unjuk rasa dengan menyampaikan beberapa tuntutannya di halaman Kantor DPRD Kaur pada Senin, 13 Januari 2025.

Koordinator lapangan Ns.Ariko Bintara S.Kep menyampaikan orasi agar segera memenuhi tuntutan tentang sistem perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 yang tidak lolos dengan kode R3 meminta kepada seluruh Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) atau Komisi yang membidangi untuk menyampaikan kepada Pejabat Kepala Daerah untuk menuntaskan status kami R3 ( PART TIME ) menjadi FULL TIME / PENUH WAKTU.

BACA JUGA:KPU Masih Menunggu Petunjuk Soal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2025-2030

BACA JUGA:Polres Kaur Amankan Tiga Pemuda Pelaku Dugaan Pencurian

 

"Jika ada aturan baru pengoptimalisasian Pengangkatan bagi R3 Nakes dari Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu ( Full Time ) untuk diangkat seluruhnya secara serentak, tanpa harus ikut seleksi ulang," ujarnya saat diwawancarai RADAR BENGKULU pada Senin, 13 Januari 2025 usai orasi.

Dikatakan Ariko, kami meminta kepada Bapak / Ibu Pimpinan Dewan Kabupaten  Kaur untuk menyurati Pejabat BKPSDM Kabupaten Kaur segera menambah pengusulan formasi ke BKN dan MENPAN-RB Pusat, agar kami yang tidak kebagian formasi di system seleksi PPPK dapat mengisi formasi jabatan yang diusulkan R3 menjadi FULL TIME di setiap bidang formasi Nakes yang diusulkan Pejabat Daerah paling lambat tanggal 15 Januari 2025 sesuai dengan instruksi dari Pusat ke Pejabat Daerah. 

BACA JUGA:Berbagi Sembako, Polres Kaur Safari Jumat di Desa Geramat Kinal

BACA JUGA:Polres Kaur Bongkar Portal Jalan di Pematang Buluh Pipit

 

Perwakilan tenaga honorer saat diterima dialog di DPRD Kaur-Hendri-radarbengkulu

''Kami seluruh Nakes sangat kecewa kepada Pejabat Daerah Kabupaten Kaur yang hanya sedikit mengusulkan formasi untuk tenaga nakes di setiap instansi Kesehatan.

Kami memohon kepada pejabat daerah dalam seleksi Rekrutmen PPPK haruslah dilihat dari lamanya masa kerja atau pengabdian dengan status aktif di tempat dia bekerja. Angkat semua honorer yang sudah lama bekerja dan tidak mendahulukan honorer yang baru masa kerjanya," jelasnya. 

BACA JUGA:Pemekaran 9 Desa di Kaur, Tunggu 2026 Jadi Desa Definitif

Sumber: