Program Bantuan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Ditunda, Bagaimana dengan Stok Beras di Bengkulu?

 

RADAR BENGKULU – Kebijakan baru dari pemerintah pusat kembali mengguncang sektor pangan. Program bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) resmi ditunda mulai 7 Februari 2025.

Langkah ini, yang diambil oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), membuat penyaluran beras bagi masyarakat miskin yang seharusnya dimulai Januari hingga Februari harus tertunda.

Keputusan ini muncul setelah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan yang digelar di Jakarta pada 31 Januari lalu.

Bulog pun menerima surat resmi dari Bapanas untuk menunda distribusi bantuan pangan beras serta menghentikan sementara program SPHP.

Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik (SCPP) Kanwil Perum Bulog Bengkulu, Guslindawati menjelaskan bahwa penundaan ini dilakukan sebagai strategi stabilisasi harga beras di tingkat petani.

"Kebijakan ini kemungkinan bertujuan menjaga harga beras tetap stabil saat panen raya berlangsung, terutama di bulan Februari hingga April," ujar Guslinda, Senin (10/2).

Dengan adanya panen raya, stok beras di pasar diprediksi akan melimpah. Jika bantuan pangan beras tetap disalurkan dalam periode ini, ada kemungkinan harga gabah jatuh, yang bisa merugikan petani. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan menunda penyaluran agar daya beli petani tetap terjaga.

Meski begitu, Guslinda menegaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan kepastian sampai kapan kebijakan ini akan diberlakukan. "Kami masih menunggu jadwal Rakornas berikutnya di Jakarta untuk mendapatkan informasi lebih lanjut," tambahnya.

Meski ada penundaan distribusi, Bulog optimistis bahwa kebijakan ini tidak akan menyebabkan lonjakan harga beras di pasaran. Hal ini dikarenakan panen raya yang tengah berlangsung di beberapa daerah utama penghasil beras di Bengkulu. Seperti Kabupaten Mukomuko dan Lebong.

"Saat ini, panen raya sedang berlangsung, jadi stok beras tetap terjaga. Dengan suplai yang cukup, harga seharusnya tidak mengalami kenaikan signifikan," kata Guslinda.

Namun, tetap ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa penundaan ini bisa berdampak pada daya beli kelompok ekonomi bawah. Pasalnya, beras adalah kebutuhan pokok, dan setiap gangguan distribusi bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga miskin.

Di Provinsi Bengkulu, program bantuan pangan beras tahun 2025 sebenarnya sudah dialokasikan untuk 120.966 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini sebelumnya telah berjalan sejak Januari dengan sistem distribusi bulanan.

BACA JUGA:Pemerintah Stop Program Dana Bansos Beras 2025

Sumber: