Wagub Bengkulu: Tidak Perlu Gaduh Soal Inpres Prabowo Tentang Efisiensi Anggaran

 

radarbengkuluonline.id – Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Mian, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Sebaliknya, langkah ini harus dipandang sebagai upaya strategis untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat.  

"Tentunya Inpres tersebut harus kita pedomani dan tidak perlu gaduh. Kita laksanakan sesuai hirarki agar dana pembangunan Provinsi Bengkulu bisa dirasakan masyarakat dengan tepat guna, tanpa mengesampingkan pelayanan prima," tegas Mian.    

Mian menekankan, efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, melainkan upaya memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk kepentingan rakyat. Ia meminta seluruh jajaran OPD dan ASN untuk tetap bekerja secara profesional, efektif, dan fokus pada skala prioritas pembangunan.  

"Efisiensi bukan alasan untuk memperlambat kinerja birokrasi. Penyerapan anggaran harus tetap berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD," ujar Mian.  

BACA JUGA:Gusnan Mulyadi Siap Memenangkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan

BACA JUGA:Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Bengkulu Terancam Menghadapi Tantangan Berat Akibat Efisiensi Anggaran

Ia juga mengingatkan agar ASN tidak terpengaruh oleh dinamika politik atau spekulasi di luar kebijakan yang telah ditetapkan.

 "Kita harus tetap fokus pada tugas utama. Yaitu, melayani rakyat dan menjalankan program sesuai regulasi."    

Dalam kesempatan yang sama, Mian menyampaikan pesan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang sedang berada di luar daerah. Gubernur meminta seluruh jajaran OPD dan ASN untuk tetap menjalankan tugas tanpa ragu.  

"Jangan menunggu, jangan ragu dalam melaksanakan tugas dan tupoksi. Terutama untuk hal-hal rutin yang efektif dan sesuai regulasi," kata Mian, mengutip pesan Gubernur.  

Meski demikian, Mian mengakui ada beberapa program yang masih menunggu arahan lebih lanjut. Seperti surat edaran dari Menteri Keuangan atau petunjuk teknis lainnya.

"Selagi menunggu, hal lain harus disiapkan sebaik mungkin agar penyerapan anggaran bisa optimal dalam 100 hari kerja Gubernur dan Wagub Bengkulu," tegasnya.    

Selain menyoroti kebijakan efisiensi anggaran, Mian juga mengingatkan ASN Pemprov Bengkulu untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah, terutama dengan semakin dekatnya bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah.  

Sumber: