Keadilan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas di Bengkulu Masih Belum, Fasilitas Minim dan Bansos Sulit

 

 

"Tentu semuanya harus diawali dengan perencanaan yang jelas. Kami di DPRD akan mendorong alokasi anggaran yang memadai agar program yang menyentuh penyandang disabilitas benar-benar bisa dijalankan dengan baik," tegasnya.

Selain itu, DPRD juga akan membantu proses Musyawarah Daerah (Musda) PPDI dan mendorong pembentukan program kerja yang lebih komprehensif. Usin berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat lebih aktif dalam mendampingi organisasi penyandang disabilitas, termasuk dalam hal pendanaan dan penyediaan fasilitas.

"Kami ingin ada langkah nyata dari Pemda, bukan sekadar janji. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perhatian yang sama. Seperti kelompok masyarakat lainnya," tandasnya.

Disi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Dr. Nelly Alesa, mengakui bahwa alokasi dana untuk kelompok ini masih sangat kecil.

"Dari total APBD kita, anggaran untuk penyandang disabilitas hanya sekitar 0,98 persen. Ini tentu masih sangat jauh dari cukup," ungkap Nelly.

Menurutnya, minimnya anggaran membuat banyak program untuk penyandang disabilitas tidak bisa dijalankan secara maksimal. Beberapa program yang sudah ada pun masih terbatas pada bantuan sosial dengan cakupan penerima yang sangat kecil.

"Fasilitas belum memadai, bantuan sosial belum menyentuh semua yang membutuhkan, dan aksesibilitas terhadap layanan publik juga masih terbatas. Ini adalah masalah yang harus segera kita cari solusinya," tambahnya.

Nelly menegaskan bahwa perlu ada sinergi yang lebih erat antara DPRD, Pemda, dan organisasi penyandang disabilitas agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Mendorong Perubahan yang Lebih Inklusif

Keluhan dan fakta yang terungkap dalam hearing ini menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas di Bengkulu.

Sumber: