Aksi Diam Rakyat Sipil Bengkulu Menuntut Pengembalian TNI ke Barak, Tolak RUU TNI

 

Rabil menegaskan bahwa kekhawatiran utama rakyat sipil adalah terulangnya praktik dwifungsi ABRI, di mana militer tidak hanya berperan dalam pertahanan, tetapi juga mengambil alih kekuasaan sipil. Ia mengingatkan bahwa praktik ini pernah membawa Indonesia ke dalam situasi kelam seperti pada peristiwa 1998.  

 

 

“Kami tidak ingin lagi melihat TNI mengambil kebijakan yang seharusnya menjadi tugas rakyat sipil. Apalagi, jika ada kritikan atau masukan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekerasan. Ini sudah terjadi di Lampung kemarin, dan itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua,” ujar Rabil. 

 

 

Rakyat sipil Bengkulu berharap agar pemerintah dan DPR mendengarkan aspirasi mereka. Mereka meminta agar revisi UU TNI tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan harus melibatkan partisipasi publik secara luas.  

 

 

“Kami berharap pemerintah dan DPR bisa mendengarkan suara rakyat. Jangan sampai revisi UU TNI justru membawa kita mundur ke belakang. Mari kita jaga bersama demokrasi dan konstitusi negara kita,” pungkas Rabil. 

Sumber: