Nasib Honorer Bengkulu di Ujung Tanduk, Pemprov Masih Kaji Solusi

Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan kegelisahan serta menuntut kepastian nasib mereka yang hingga kini masih terkatung-katung.

 

Ketua Aliansi Forum R2 dan R3, Eprin Suryadi, menyampaikan bahwa ribuan honorer yang tidak lulus seleksi PPPK tahap pertama membutuhkan solusi konkret.

 

"Kami sudah berulang kali mengajukan audiensi sejak 2023, dan hari ini akhirnya bisa menyampaikan aspirasi kami langsung kepada gubernur. Kami meminta kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Jangan sampai mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja justru diabaikan," tegasnya.

 

Eprin juga mendesak Pemprov Bengkulu untuk mempercepat pengangkatan pegawai paruh waktu tanpa prosedur seleksi yang berbelit.

 

Gaji Kecil dan Kesenjangan Upah Jadi Sorotan

Selain soal kepastian status, honorer juga menyoroti ketimpangan penghasilan. Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di sekolah hanya menerima sekitar Rp1 juta per bulan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan honorer di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan gaji lebih tinggi.

 

Selain itu, tenaga honorer dengan ijazah SD dan SMP juga mempertanyakan peluang mereka dalam sistem ketenagakerjaan yang baru. Mereka khawatir bakal tersisih jika regulasi yang ada tidak berpihak kepada mereka.

 

Salah satu tenaga honorer, Saiful (43), mengungkapkan kegelisahannya dalam audiensi tersebut.

 

Sumber: