Paripurna Nota Pertanggungjawaban APBD 2018 Dilangsungkan

Dilanjut Pandangan Fraksi

RBO  >>  BENGKULU   >>  Paripurna Pengantar Nota Penjelasan Walikota terkait pertanggungjawaban penggunaan APBD 2018 kemarin (18/6) digelar. Paripurna siang itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu, Baidari Citra Dewi. Acara ini dihadiri pula Waka 2 Teuku Zulkarnain dan sekira 24 dewan kota. Perwakilan dari pemerintah kota dihadiri oleh Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi dan sejumlah OPD.

Dalam sampaiannya, Dedy mengawali kalimat dengan menginformasikan bahwa Walikota Bengkulu sedang melaksanakan umrah. Sehingga tidak bisa menghadiri paripurna yang digelar siang itu. Diantaranya yang disampaikan Wawali antara lain menyoal tentang penggunaan APBD, pengeluaran dan pendapatan selama 2018. Berikut hal- hal yang diantaranya disampaikan oleh Wawali, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri nomor 20 tahun 2011 maka proses penyusunan APBD perubahan APBD penatausahaan pelaksanaan keuangan daerah serta APBD. Tentang laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran neraca laporan arus kas catatan atas laporan keuangan oleh BPK RI sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 Permendagri nomor 13 tahun 2006 anggaran pendapatan daerah Kota Bengkulu 2018 ditetapkan dengan Perda Kota Bengkulu nomor 01 tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018.

"Kami telah membicarakan dengan beberapa anggota dewan dan juga dengan pimpinan dewan bahwa kita akan fokus untuk peningkatan pendapatan daerah. Karena ini adalah sektor yang paling vital. Tadi saat rapat diketahui ada piutang PBB kita 50 miliar itu. Andai uang itu bisa kita ambil maka akan sangat besar manfaatnya bagi pembangunan daerah. Untuk itu kita akan mengusulkan untuk dilakukan revisi Perda penentuan bphtb dan PBB. Sebab bahwa banyak sekali bphtb itu tidak sesuai dengan transaksi jual beli antara pemilik penjual itu juga sangat rendah, maka ini mohon bapak ibu semua mohon berkenan untuk melakukan revisi Perda tersebut," sampai Dedy.

Terkait dengan pendapatan daerah pada akhir tahun 2018 75 70% dari target pendapatan, setelah menyusun sesuaikan dahulu akan menganggarkan hadiah sepeda motor terhadap RT- RT yang mencapai target dalam hal PBB. Sepeda motor yang juga nanti akan membuat semangat para RT. "Camat, Lurah mohon bantuannya. Ini sudah diusulkan untuk dianggarkan di APBD perubahan dan mohon dukungan anggota dewan agar PAD kita meningkat pada pendapatan," sampai Dia.

Paripurna siang itu agendanya akan dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda mendengar pandangan sembilan fraksi di DPRD Kota Bengkulu. (lay/adv).