Radar Bengkulu - Untuk menciptakan desa yang kondusif dan produktif, perangkat desa serta masyarakat perlu memiliki pola pikir yang progresif, mandiri secara ekonomi, dan menikmati kesejahteraan yang merata.
Menyadari pentingnya hal ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu (Pemprov) berkomitmen memberikan dukungan berkelanjutan di bidang pendidikan dan kesehatan demi tercapainya tujuan tersebut.
BACA JUGA:Perindo Resmi Dukung Benny Suharto-Farizal Ansori di Pilwakot Bengkulu 2024
BACA JUGA:Dinas PUPR Bengkulu Selatan Lakukan Ini Untuk Jembatan Sekunyit Yang Ambles
Komitmen ini ditegaskan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam acara silaturahmi dan pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Desa Bersatu Provinsi Bengkulu Masa Bhakti 2024-2029 di Balai Raya Semarak, Sabtu, 24 Agustus 2024.
"Dalam mendukung kepala desa, khususnya di bidang pendidikan, sejak tahun lalu kami telah memberikan beasiswa kepada 100 perangkat desa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Program ini bekerja sama dengan Universitas Terbuka dan didanai sepenuhnya oleh pemerintah daerah," ujar Rohidin.
Program kuliah gratis ini dirancang untuk mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama kepala desa dan perangkat desa.
Rohidin menekankan bahwa pengembangan SDM yang berkualitas akan menjadi pondasi kuat bagi pembangunan desa yang berkelanjutan.
Selain pendidikan, Pemprov Bengkulu juga menunjukkan komitmennya di bidang kesehatan melalui implementasi Universal Health Coverage (UHC).
Gubernur Rohidin menegaskan bahwa seluruh warga Bengkulu kini dijamin dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan.
"Semua masyarakat, termasuk yang belum terdaftar atau memiliki masalah dengan status keanggotaannya, kini dijamin mendapatkan layanan kesehatan secara gratis, karena sudah diakomodir oleh Pemprov," kata Rohidin
Rohidin juga menyambut baik terbentuknya organisasi Desa Bersatu, yang dianggapnya sebagai wadah komunikasi terstruktur antara perangkat desa dan pemerintah. Organisasi ini dinilai akan memainkan peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan desa.
Kabar baik lainnya, menurut Rohidin, adalah peningkatan alokasi dana desa dari APBN yang diperkirakan mencapai 30-40 persen tahun epan.