Rio menjelaskan bahwa pelaku UMKM Orang Pribadi dengan omset sampai dengan 500 (lima ratus) juta rupiah tidak dikenakan pajak.
BACA JUGA:12 Ide Bisnis Ini Cocok Untuk Mahasiswa, Bisa Bantu Nambah Keuangan
"Jika omsetnya telah lebih dari 500 (lima ratus) juta rupiah, maka pelaku UMKM dapat menggunakan tarif 0.5 % dari omset yang dikurangi dengan 500 (lima ratus juta rupiah). Disamping itu juga, Rio pelaku UMKM juga wajib untuk melaporkan pajaknya. Membayar pajak dan melaporkan pajak dapat dengan mudah dilakukan secara online melalui DJP Online," kata Rio.
Pun dalam mengembangkan usahanya, Ikhsan, narasumber dari Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, menjelaskan bahwa pelaku UMKM harus memiliki kemampuan adaptif dan cepat menerima perubahan. Seiring berkembangnya teknologi, maka UMKM juga harus mulai merambah ke dunia digital.
BACA JUGA:Bengkulu Salah Satu Provinsi Terdepan di Sumatera Dalam Penggunaan Transaksi Keuangan Digital
Kementerian Keuangan menyediakan sebuah platform untuk UMKM menjual produk-produknya kepada instansi-instansi seperti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Dit. SITP), Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN), dan Satker Penyedia Barang dan Jasa. Platform ini disebut Digipay SATU.
Manfaat yang dapat diperoleh oleh pelaku UMKM jika bergabung dengan DIGIPAY SATU diantaranya yaitu, pelaku UMKM dapat memperluas pasar untuk penjualan produk, transaksi menjadi lebih fleksibel, serta keamanan mekanisme pembayaran lebih terjamin.
BACA JUGA:Talkshow Sertifikasi Halal UMKM dan RPH: Edukasi Masyarakat Pentingnya Produk Kuliner Berlabel Halal
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Optimis Festival Tabut 204 Lebih Bermanfaat untuk Ekonomi Daerah dan UMKM
Selama berlangsungnya acara, pelaku UMKM sangat antusias dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pelaku UMKM banyak bertanya terkait hal-hal yang dapat mendukung kegiatan usaha mereka, baik dari aspek registrasi sertifikasi halal, HKI, perpajakan, maupun aplikasi Digipay SATU.