Terdapat lima poin utama yang menjadi tuntutan Aliansi Bengkulu Melawan dalam aksi kali ini. Pertama, mereka menantang pemerintah provinsi untuk menyelesaikan konflik agraria di wilayah Bengkulu. Termasuk masalah yang melibatkan PT DDP di Kabupaten Mukomuko. Para demonstran mendesak agar konflik ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan.
"Kami juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bengkulu dalam satu bulan. GTRA harus benar-benar bekerja untuk mewujudkan reforma agraria yang sejati. Bukan sekadar formalitas!" lanjut Rusman dalam orasinya.
Tuntutan kedua dari aliansi ini adalah pemerataan ketersediaan alat bantu produksi pertanian yang dinilai sangat penting bagi petani kecil. Mereka menuntut agar alat bantu ini bisa disalurkan secara merata dalam waktu satu bulan.
Menurut mereka, akses terhadap teknologi pertanian yang lebih baik sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani.
Selanjutnya, demonstran juga mendesak adanya kebijakan yang dapat menjaga stabilitas harga pangan melalui regulasi yang berpihak kepada petani. Menurut mereka, fluktuasi harga yang tidak terkendali sering kali merugikan petani. Sementara keuntungan besar hanya dinikmati oleh pihak-pihak lain di sepanjang rantai distribusi pangan.
Tuntutan terakhir yang disampaikan oleh Aliansi Bengkulu Melawan adalah keterbukaan informasi mengenai Proyek Strategis Nasional Food Estate yang tengah dikembangkan di Provinsi Bengkulu.
Mereka menilai bahwa proyek ini masih banyak menyisakan tanda tanya dan ketidakjelasan terkait dampaknya terhadap para petani lokal.
"Kami menuntut transparansi dari pemerintah mengenai Food Estate. Jangan sampai proyek besar ini malah merugikan petani kecil di Bengkulu. Kami butuh kejelasan!" serunya