radarbengkuluonline.id – Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini tengah dihadapkan pada persoalan serius terkait jumlah tenaga honorer atau non-ASN di lingkungan Pemprov yang terus bertambah setiap tahun.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, sebanyak 4.813 tenaga honorer telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi siNonA (Sistem Pengolahan Non-ASN) dengan masa kerja yang dihitung sejak tahun 2022.
BACA JUGA:BKD Provinsi Bengkulu Buka Konsultasi untuk Seleksi PPPK, ini Persyaratan dan Tahapannya
BACA JUGA:Tunggu Saja, Sebentar Lagi Diadakan Pembukaan Seleksi PPPK di Bengkulu Selatan
Namun, angka tersebut diperkirakan belum mencakup keseluruhan tenaga non-ASN di Bengkulu.
Masih terdapat ribuan tenaga honorer lainnya yang saat ini sedang dalam proses verifikasi dan validasi (verval) dan belum masuk dalam data resmi BKN.
Jumlah ini menambah beban pemerintah daerah yang harus segera mencari solusi agar seluruh tenaga honorer dapat diakomodasi dengan baik.
Dalam upaya penuntasan masalah ini, Pemprov Bengkulu menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan kuota untuk pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kuota pengadaan ASN melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) provinsi Bengkulu yang disediakan pemerintah pusat masih jauh dari cukup untuk mencakup seluruh tenaga honorer di wilayah ini.
Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, S.Sos., M.A.P., mengakui bahwa keterbatasan kuota ini menjadi penghalang utama dalam upaya pengangkatan non-ASN.
Ia menjelaskan, saat ini baru sekitar 1.114 tenaga honorer pemprov Bengkulu yang telah diangkat menjadi ASN atau PPPK, sementara sisanya, yang mencapai sekitar 3.000 orang, masih menunggu kepastian.
"Penuntasan tenaga honorer ini memang menjadi target pada tahun 2024. Dari database yang terkoneksi dengan BKN, ada 4.813 tenaga honorer. Sementara yang sudah diangkat baru 1.114 orang, artinya masih ada sekitar 3 ribuan orang lagi yang belum tertampung," ungkap Gunawan.
Tidak hanya itu, Gunawan menambahkan bahwa masih terdapat sekitar 1.600 tenaga honorer lainnya yang belum terdaftar di database BKN.