RADAR BENGKULU — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2024.
Acara yang diadakan pada 12 hingga 14 November 2024 di Hotel Grage Bengkulu ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta implementasi ARG di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota.
Bimtek dengan tema “Anggaran Responsif Gender: Mendorong Kesetaraan dalam Pembangunan” ini diikuti oleh 60 peserta dari berbagai OPD se-Provinsi Bengkulu serta Dinas PPPAPPKB dari kabupaten dan kota.
Dengan diadakannya kegiatan ini, pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dapat menyelaraskan pemahaman dan memperkuat kemampuan para peserta dalam merencanakan dan menyusun anggaran yang mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan secara setara.
BACA JUGA:Ini Upaya DP3APPKB Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO di Provinsi Bengkulu
BACA JUGA:DP3APPKB Provinsi Bengkulu Mendata Perempuan yang Memiliki Usaha
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, mengapresiasi langkah DP3APPKB yang secara konsisten mendorong kebijakan berbasis gender di seluruh lini pemerintahan.
“Bimtek ini merupakan upaya kita untuk menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin ada mengenai konsep anggaran responsif gender. Seringkali, kita berpikir bahwa untuk memenuhi anggaran responsif gender, perlu disebutkan secara eksplisit istilah ‘gender’, padahal yang lebih penting adalah bagaimana kebutuhan laki-laki dan perempuan telah diperhitungkan dalam anggaran tersebut,” jelas Khairil.
Khairil juga menegaskan bahwa konsep kesetaraan gender tidak berarti menyamakan segala kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, namun lebih kepada mengakomodasi perbedaan yang ada. Ia mencontohkan bahwa perbedaan kecil seperti pengadaan seragam kerja bagi laki-laki dan perempuan harus mendapat perhatian agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing gender.
“Tugas kita adalah memastikan setiap program dan kegiatan OPD memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata,” tambah Khairil.