“Dalam setiap tahap penyusunan anggaran, kita harus menjawab kebutuhan dan permasalahan gender di setiap sektor. Dengan begitu, kita bisa mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sering kali dihadapi oleh kelompok rentan, terutama perempuan,” paparnya.
Dr. Jon Hendri menambahkan bahwa ARG bukan sekadar pendekatan teknis, tetapi juga wujud nyata dari upaya pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang adil dan inklusif.
Melalui ARG, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dibuat dapat memberikan manfaat yang sama bagi setiap warga, terlepas dari jenis kelamin atau kondisi sosial-ekonominya.
Acara Bimtek ini juga dirancang sebagai ajang diskusi interaktif, di mana para peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang tantangan dalam penerapan ARG di lapangan.
Beberapa peserta menyampaikan tantangan yang mereka hadapi dalam mengintegrasikan konsep ARG ke dalam anggaran OPD masing-masing, terutama dalam hal pengalokasian dana yang spesifik untuk kebutuhan gender yang seringkali tidak disebutkan secara eksplisit.
Namun, melalui Bimtek ini, mereka mendapatkan panduan untuk memperjelas strategi perencanaan yang responsif gender. Melalui acara Bimtek ini, DP3APPKB berharap para peserta dapat membawa pulang pemahaman yang lebih mendalam mengenai ARG dan menerapkannya dalam penyusunan anggaran 2025 di OPD masing-masing.
Dengan demikian, Provinsi Bengkulu bisa menjadi contoh dalam penerapan anggaran responsif gender yang nyata, sehingga menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif bagi semua pihak.