Pertemuan ini juga membahas upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di Bengkulu. Helmi Hasan menyoroti pentingnya peningkatan kualitas hidup pegawai sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan.
"Kesejahteraan pegawai adalah kunci untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan BKN dalam mewujudkan hal ini," kata Helmi.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan sistem kepegawaian yang lebih baik di Bengkulu. Pemerintah daerah dan BKN RI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dalam mewujudkan sistem kepegawaian yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan.
"Kami berharap pertemuan ini dapat menghasilkan solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepastian kerja bagi ASN, PPPK, dan THL di Bengkulu. Kami akan terus bekerja sama dengan BKN untuk mewujudkan hal ini," ujar Helmi Hasan
Menanggapi hal itu, Kepala BKN RI, Zudan Arief Fakhrulloh, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menyusun kebijakan yang dapat memberikan kepastian bagi tenaga kerja pemerintahan, termasuk di Bengkulu.
"Kami memahami pentingnya kesejahteraan pegawai di daerah. BKN akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar kebijakan kepegawaian berjalan sesuai regulasi dan berpihak pada kesejahteraan pegawai," kata Zudan.
Zudan Arief Fakhrulloh mengakui bahwa masalah tenaga honorer merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa BKN akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik.
"Kami memahami kompleksitas masalah ini. BKN akan terus mendukung pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang dapat memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi tenaga honorer," ujar Zudan.