radarbengkuluonline.id - Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya memastikan seluruh warganya mendapatkan akses kesehatan yang layak melalui optimalisasi Program Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi).
Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Program ini dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa. Tujuannya sederhana namun krusial, yaitu memastikan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap aktif dan tepat sasaran.
BACA JUGA:Saat Lebaran, Walikota Bengkulu Rencananya Tidak Menggelar Open House
Agenda sosialisasi sekaligus penandatanganan kerja sama ini digelar di Hotel Nala Sea Side pada Kamis (12/3) dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni.
Melalui kerja sama ini, pemerintah ingin memetakan kembali data penduduk di tingkat desa agar tidak ada warga yang terlewat dalam mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara.
Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan, Anurman Huda, memaparkan data menarik terkait kondisi kepesertaan JKN di Bengkulu saat ini.
“Saat ini cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Bengkulu sudah mencapai 100 persen dengan jumlah 2.153.765 orang. Namun tingkat keaktifannya baru sekitar 85 persen. Artinya, masih ada sekitar 300 ribu peserta yang statusnya tidak aktif dan perlu diaktifkan kembali,” urai Anurman.
Guna menutup celah tersebut, pemerintah desa kini diminta berperan lebih aktif melalui agen-agen Pesiar. Para agen ini nantinya bertugas menyisir wilayah mereka masing-masing dan melakukan advokasi kepada warga yang status kepesertaannya sedang bermasalah. Dengan pendekatan personal di tingkat desa, diharapkan proses registrasi dan aktivasi kembali kartu JKN bisa berjalan lebih cepat tanpa birokrasi yang berbelit-belit.
Sekda Herwan Antoni menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat.
Mengingat Bengkulu memiliki 1.342 desa, Program Desa Pesiar yang sudah berjalan selama tiga tahun terakhir ini akan terus diperluas jangkauannya. Harapannya, tidak ada lagi warga desa yang ragu untuk berobat hanya karena masalah administrasi kesehatan.