Komisi 1 DPRD kota Bengkulu Telusuri Pemutusan Sepihak Penerima PKH, Solusinya Ditemukan
Komisi 1 DPRD kota Bengkulu Telusuri Pemutusan Sepihak Penerima PKH, Solusinya Ditemukan-dokumen RADARBENGKULU-
radarbengkuluonline.id - Komisi 1 DPRD kota Bengkulu terus menelusuri persoalan adanya dugaan pemutusan sepihak Penerima manfaat program keluarga harapan (PKH).
Terbaru, Komisi 1 DPRD kota menggelar rapat bersama Dinsos, BPS provinsi Bengkulu, pendamping PKH dan masyarakat.
Tujuan rapat ini untuk mencari tahu bagaimana proses pendataan penerima manfaat PKH, selain itu juga untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi tentang dugaan pemutusan penerima manfaat PKH di kota Bengkulu.
Rapat dengar pendapat ini dipimpin langsung ketua komisi 1 DPRD kota Bambang Hermanto, dan dihadiri pula anggota seperti Rina Sulastry, HM Zaldy, Fachrulsyah, Dediyanto, Fatmawati dan Riuslan.
Pihak yang diminta penjelasan yakni BPS Provinsi Bengkulu, BPS Kota, Dinsos Kota dan para pendamping PKH.
BACA JUGA:Ternyata Banyak Warga Kota Kehilangan PKH, Diputuskan Sepihak? Ini Ada Apa?
Dalam rapat juga ditanyakan soal survey peserta penerima PKH apakah benar-benar dilakukan. Kendala survey ditemukan soal adanya alamat penerima manfaat yang berpindah, hal - hal yang disurvey antara lain soal jumlah keluarga, tempat tinggal dan aset.
"Kita yakin dengan hasil survey karena memang harus turun ke lapangan, karena kita sudah menggunakan GPS, jadi ketahuan apakah benar turun ke lapangan atau tidak, ketahuan semua," sampai
Frengki salah satu warga pagar dewa yang dulu menerima PKH Kini sudah tidak lagi. Dalam rapat ini, Frengki diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan, keluhan dan menceritakan soal PKH dirinya hilang. Diapun heran kenapa datanya hilang padahal dia aktif setiap ada kegiatan pkh.
"Persoalan yang saya alami sudah saya tanyakan ke banyak pihak, salah satunya ke pendamping PKH dan dapat jawaban bahwa saya kasi data ke BPS. Lalu saya ke BPS provinsi dan diterima dengan baik dan hasilnya ternyata survey dilakukan oleh pihak pendamping PKH bukan bps, begitu ketika saya ke dinsos kota, saya juga mendapat penjelasan yang sama," keluh Frengki salah satu pedagang pasar pagar dewa.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
