Tuntaskan Masalah Masyarakat, Gubernur dan Bupati Ngantor Bergantian di Pulau Enggano

“Kita ingin kerja nyata, bukan hanya laporan. Kalau pejabat berkantor langsung di Enggano, mereka bisa mendengar suara rakyat, melihat tantangan, dan langsung mencari solusi. Itu baru pemerintahan yang hadir,” kata Helmi.

 

Minta Dirut Pelindo Turun Tangan

 

Tak hanya internal pemerintahan daerah, Helmi juga mengirim sinyal kuat kepada pusat. Ia secara khusus meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar memerintahkan Direktur Utama PT Pelindo untuk juga berkantor di Enggano, setidaknya selama masa krusial pengerukan alur pelabuhan.

BACA JUGA:Launching PKBM, Resepsi Milad Aisyiyah Provinsi Bengkulu ke -108 Berlangsung Sukses

 

“Kalau semua pemangku kepentingan hadir langsung di lapangan, hambatan apa pun pasti bisa cepat diselesaikan. Bukan zamannya lagi rapat dari balik meja. Sekarang saatnya kerja langsung!” seru Helmi.

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mulai mengerahkan dukungan. 

Kapal Orca milik KKP kini telah bersandar di perairan Enggano. Kapal itu mulai beroperasi dengan misi kemanusiaan dan logistik, mengangkut penumpang dan hasil bumi secara gratis dari Enggano menuju Kota Bengkulu.

BACA JUGA: Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Harus Tepat Sasaran

 

Kehadiran Kapal Orca jadi jawaban atas keluhan masyarakat soal keterisolasian wilayah dan mahalnya biaya transportasi. Terlebih, selama alur pelabuhan belum normal, kapal reguler belum bisa beroperasi maksimal.

Helmi tak menutup mata bahwa membangun Enggano bukan perkara mudah. Tapi justru di sanalah, menurutnya, komitmen pemerintah diuji. “Kalau kita serius hadir di daerah terluar seperti Enggano, maka daerah-daerah lain pasti ikut merasakan manfaatnya. Ini bukan soal pembangunan fisik saja, tapi soal keadilan pembangunan,” ujarnya.

BACA JUGA:Pemerintah Provinsi Bengkulu Gelontorkan Dana APBD Rp 670 Juta untuk Festival Tabut 2025

Sumber: