Kabar Tidak Mengenakkan, Dana Transfer ke Provinsi Bengkulu Turun Rp 347 Miliar

BACA JUGA:Dinas Kominfo Kota Bengkulu Gelar Diskusi dan Diseminasi Website Kelurahan

 

Meski demikian, Usin menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menyentuh program-program yang menyangkut kepentingan publik. Ia meminta agar sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, tetap menjadi prioritas utama.

“Program seperti BPJS gratis untuk masyarakat atau kegiatan yang menyangkut pendidikan dasar jangan dikurangi. Ini menyangkut hak dasar warga. Kalau memang harus dilakukan pemangkasan, lakukan di program yang sifatnya penunjang dulu,” tegas politisi Partai Hanura itu.

BACA JUGA: Kontingen Perwosi Seluma Dilepas, Target Raih Prestasi

 

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga komitmen pemerintah daerah terhadap program-program pro-rakyat yang sudah berjalan, agar tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

“Kita harus jaga kepercayaan publik. Jangan sampai karena dana berkurang, justru rakyat kecil yang dikorbankan,” ujarnya.

Berdasarkan rancangan KUA-PPAS 2026, sektor infrastruktur tetap menjadi porsi terbesar dalam rencana belanja daerah. Namun, Usin menekankan agar pengalokasiannya lebih tepat sasaran dan mengutamakan kebutuhan mendesak.

BACA JUGA:Penjabat Sekda Kota Bengkulu Hadiri Lepas Sambut Kepala Lembaga Permasyarakatan

 

“Pembangunan jalan tetap penting, tapi harus dipilah. Mana yang benar-benar rusak parah dan berdampak langsung pada mobilitas masyarakat, itu yang didahulukan. Untuk proyek rehabilitasi ringan atau peningkatan estetika, bisa ditunda dulu,” sarannya.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah.

BACA JUGA:Hanya 42 Peserta yang Ikuti Seleksi KPID Provinsi Bengkulu

 

Sumber: