Meskipun Dana Pusat Untuk Bengkulu Turun Rp 347 Miliar, Program Helmi–Mian Tetap Jalan

BACA JUGA:Ulang Tahun ke-36, Bank Raya Mantapkan Langkah Jadi Bank Digital Utama

 

“Program unggulan Gubernur dan Wagub tetap kita dukung. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, hingga sektor ekonomi produktif, semua tetap jalan. Ini komitmen bersama antara DPRD dan Pemprov,” tegas Teuku.

Lebih jauh, politisi Golkar itu menilai bahwa dalam situasi fiskal yang menantang seperti ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut lebih kreatif mencari sumber pendanaan alternatif. Ia mendorong agar setiap OPD tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga aktif memperjuangkan dana dari pemerintah pusat maupun sumber lain yang sah.

BACA JUGA:Samsu Amanah Jadi PAW Ketua DPRD. Sumardi Ajukan Sanggahan

 

“Jangan cuma menunggu dari APBD. OPD harus bisa menjemput bola. Misalnya lewat dana Instruksi Presiden (Inpres) untuk pembangunan infrastruktur, atau program-program kementerian yang bisa diarahkan ke Bengkulu. Itu penting untuk menjaga agar program tetap jalan tanpa harus terbebani APBD,” pesan Teuku.

DPRD, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan agar setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD memiliki dampak nyata bagi masyarakat. “Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan anggaran yang terbatas ini bisa digunakan seefektif mungkin. Prinsipnya, setiap program harus punya manfaat langsung untuk rakyat Bengkulu,” ujarnya.

BACA JUGA:3 Kader Golkar Ini Berpotensi Ganti Posisi Sumardi Sebagai Ketua DPRD Provinsi Bengkulu

 

Penurunan TKD sendiri disebut terjadi karena adanya penyesuaian formula alokasi dari pemerintah pusat berdasarkan kinerja fiskal dan kebutuhan daerah. Bengkulu termasuk daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi pada dana transfer, sehingga setiap perubahan di tingkat nasional berpotensi berpengaruh besar terhadap keuangan daerah.

Namun bagi Teuku Zulkarnain, situasi ini juga bisa menjadi momentum introspeksi dan reformasi kebijakan keuangan daerah. Ia berharap, Pemprov Bengkulu bisa semakin fokus menggali potensi PAD dari sektor-sektor produktif seperti pariwisata, pertanian, dan pertambangan, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

BACA JUGA:Petugas Pendampingan PKH, TKSK dan Rehabilitasi Sosial Seluma Rehab Jalan

 

“Pengurangan TKD ini jangan dilihat sebagai hambatan, tapi sebagai cambuk untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kalau PAD kita naik, maka kita tidak terlalu tergantung lagi pada pusat,” tutupnya optimistis.

Sumber: