Pengamat Ekonomi, Prof. Dr. Kamaludin, MM: Bangun Konektivitas Bengkulu Berkembang Pesat

Pengamat Ekonomi, Prof. Dr. Kamaludin, MM: Bangun Konektivitas Bengkulu Berkembang Pesat

RBO, BENGKULU - Pemda Provinsi Bengkulu saat ini berupaya membangun konektivitas perekonomian luar Provinsi. Dua bagian yang mulai didorong yakni pembangunan Jalan Tol Bengkulu - Lubuk Linggau dengan panjang 145 km. Yang saat ini memasuki tahap pembebasan lahan, perkerjaan pun mulai dilakukan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian pembangunan Rel Kereta Api juga mendongkrak sektor perekonomian.

Pembangunan ini dari Pelabuhan Pulau Baai menuju Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong dengan investasi sebesar Rp 11,5 miliar. Pembangunan ini melibatkan investor korea PT Pasific Global Invesment. Pengamat Ekonomi Prof Dr Kamaludin MM mengatakan dua pembangunan ini tentunya dapat mendorong perekonomian Bengkulu. Karena daerah ini perlu didorong terhadap ketertinggalan perekonomian.

"Selesai jalan tol saya yakin ekonomi maju, karena disana Sumsel lebih maju. Namun kita perlu persiapan, seperti sektor pariwisata harus dipersiapkan. Namun jadi masalah ini pariwisata belum optimal, karena kunjungan wisatawan akan bertambah," terangnya.

Aktifitas pelaku usaha sangat bergantung pada peningkatan kunjungan wisatawan luar. Dengan adanya jalan tol, dipastikan jumlah wisatawan akan bertambah. Sementara itu, mengenai tarif jalan tol perlu dipertimbangkan dengan nilai inflasi dan kemampuan daerah setempat. Sedangkan pembangunan rel kereta api, menurut Kamaludin merupakan upaya yang positif karena dapat mempercepat pengiriman sektor industri daerah.

"Jika ini atau mobilitas berkembang, maka pelaku usaha ini akan mengikuti pasti. Termasuk juga kalau sudah ada pembangunan rel kereta api, maka sektor hasil daerah pengirimannya tidak terlalu lama, Karnea saat ini para petani sangat sulit melakukan pengiriman barang. Kalau soal tarif jalan tol ini, sagmen berbeda. Jalan umum atau tradisional tidak mungkin ditutup saya rasa tidak ada dampak negatif. Namun harus sesuai tarif dengan kemampuan pendapatan daerah kita. Seperti inflasi yang ada perlu menjadi perhitungan," pungkasnya. (Bro)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: