APBD Prov Bengkulu 2021 Masih Prioritaskan Anggaran Penanganan Covid-19

RBO >>>  BENGKULU >>>  Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah mengajukan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD tahun 2021 ke lembaga legislatif DPRD Provinsi Bengkulu. Beberapa program pembangunan telah diploting untuk dianggarkan, namun penganggaran untuk penanganan wabah corona virus disease 2019 (covid-19) tetap menjadi prioritas.

Diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Drs. Hamka Sabri, M.Si, memang dalam postur APBD dirinya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bengkulu telah mengintruksikan kepada TAPD untuk tetap memprioritaskan usulan anggaran penanganan covid-19.

"Saya lupa angkanya, namun kemarin sudah saya instruksikan dengan TAPD penanganan covid-19 kita prioritaskan," ungkap Hamka Sabri kepada radarbengkuluonline.com tadi siang.

Menurut Hamka, ada beberapa yang nantinya diperuntukkan untuk anggaran penanganan tersebut. Seperti peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas menangani covid-19 maupun peralatan dan perlengkapan untuk penanganannya. "Penanganan covid kita prioritaskan, baik untuk SDM maupun peralatan dan perlengkapan akan kita tambah nanti," paparnya.

Sekda mengakui jika saat ini KUAPPAS sudah mereka masukkan ke DPRD Provinsi untuk selanjutnya Banmus DPRD akan menjadwalkan pembahasan APBD tahun anggaran 2021 tersebut. "APBD baru kita masukkan di KUA PPAS. In sya Allah dalam waktu dekat dari pihak dewan, Banmus tentang tahapan-tahapan pembahasan APBD 2021 dimulai. KUA PPAS, sudah kita serahkan," tambahnya.

Diketahui saat ini pembahasan APBD sendiri berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana dengan sistem berbeda yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Yakni SIPD.

SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. "Sebenarnya simpel dengan sistem yang baru ini, namun karena transisi ke ranah baru ini, sehingga kita terlambat disitu. Tapi In sya Allah tanggal 30 November 2020 akan terkejar," tutupnya.

Sebelumnya dari anggota Banggar yang juga Ketua Fraksi Golkar Provinsi Bengkulu, Drs H. Sumardi MM juga mengatakan hal serupa. Dimana untuk prioritas kebijakan anggaran tahun 2021 masih pada penanganan dan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19. "Masih prioritas untuk Covid-19 dan kita targetkan sesuai jadwal Banmus tanggal 30 November sudah ketok palu," kata Sumardi. (idn)

Sumber: