Soal Jalan Rusak, Warga dan Dewan Tagih Bantuan Pelindo

Soal Jalan Rusak, Warga dan Dewan Tagih Bantuan Pelindo

Rapat lanjutan soal jalan rusak di wilayah Teluk Sepang, Komisi Dua DPRD Kota Bengkulu bersama PUPR rapat dengar pendapat bersama PT Pelindo--


Rapat lanjutan soal jalan rusak di wilayah Teluk Sepang, Komisi Dua DPRD Kota Bengkulu bersama PUPR rapat dengar pendapat bersama PT Pelindo. --
 
 
Sudah Banyak yang Celaka
 
RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Rapat lanjutan soal jalan rusak di wilayah Teluk Sepang, Komisi Dua DPRD Kota Bengkulu bersama PUPR rapat dengar pendapat bersama PT Pelindo.
 
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi 2 DPRD Kota Nuzuludin SE. Lalu dihadiri pula anggota komisi 2 DPRD kota diantaranya Iswandi Ruslan, Sudisman dan Ariyono Gumay.
 
Mengawali rapat, anggota dewan kota Iswandi Ruslan S.Sos menyampaikan kunci perbaikan jalan penghubung antara Teluk Sepang ke Sumber Jaya ada di Pelindo.
 
Sebab pemerintah Kota melalui PUPR Kota telah siap memperbaiki jalan poros dan membuat jalan alternatif serta jembatan penghubung.
 
 
 
 
Namun karena kebutuhan anggaran sangat besar, maka diharapkan Pelindo dapat berkolaborasi dalam memperbaiki jalan dan jembatan tersebut.
 
"Beberapa bulan lalu Kami dewan dan PUPR hearing bersama GM PELINDO, dan saat itu GM mengatakan akan memberikan dana bantuan untuk perbaikan jalan alternatif sebanyak tiga miliar rupiah.
 
Namun faktanya sampai saat ini belum terealisasi, maka hari ini Kami undang lagi menagih janji tersebut. Dan meminta penjelasan soal janji GM Pelindo beberapa bulan lalu," tegas Iswandi.
 
 
 
Sementara itu, Ratna sebagai DGM Pelindo menjelaskan soal bantuan dana perbaikan jalan memang bisa dilakukan,namun proses di internal Pelindo harus dilalui.
 
Salah satunya Pelindo Bengkulu harus mengusulkan ke pemerintah pusat.
 
"Sejak awal kami sudah rencanakan perbaikan jalan sepanjang dua kilo beton.
 
Lalu soal antrian beberapa waktu lalu terjadi karena timbangan rusak dan cuaca, sehingga truk pengangkut batubara terpaksa mengantri masuk.
 
Tapi saat itu kami sudah berupaya mengurai kemacetan.
 
Dan saat ini sudah lebih kondusif," sampai Ratna.
 
 
 
 
Dikatakan Ratna bahwa dalam rapat manajemen justru angka dana lebih fleksibel dan tidak disebut nilai Rp 3 miliar. "Nanti kami konfirmasi ulang ke GM soal total dana yang sebelumnya telah disepakati," sambungnya.
 
Menanggapi hal itu, Iswandi meminta Pelindo benar benar merealisasikan perbaikan jalan.
 
"Rapat dengan Pelindo ini sudah terjadi berulang kali, waktu itu dihitung kebutuhan dana sekitar 9 miliar rupiah, dan pemerintah kota meminta Pelindo membantu, dan saat itu disepakati Pelindo bantu 3 miliar rupiah.
 
Kami benar benar berharap Pelindo secepatnya membantu perbaikan jalan penghubung dan jembatan ini,karena ini persoalan berhubungan langsung dengan masyarakat.
 
 
 
Sudah banyak yang celaka akibat persoalan ini," sambung Ketua Komisi 2 DPRD kota Nuzuludin.
 
Disisi lain, Kabid Binamarga PUPR Kota Deni mengatakan bahwa benar Pemerintah Kota siap dan menunggu kesiapan Pelindo juga.
 
"Karena ini jalan sangat dibutuhkan masyarakat, banyak anak sekolah lewat jalan dan jembatan tersebut. Pemerintah sudah berupaya membangun bangunan sementara agar bisa dilewati,namun tentu itu belum cukup.
 
Maka dari itu Kami menunggu kepastian dana dari Pelindo, sehingga kita bisa berkolaborasi membangun jalan itu demi masyarakat," sampai PUPR.
 
Hadir dalam rapat dengar pendapat, Camat Selebar, Kelurahan Teluk Sepang, perwakilan PUPR dan warga setempat. 
 
Disisi lain warga Teluk Sepang menyampaikan fakta fakta yang terjadi soal jalan alternatif, banyak warga celaka, banyak warga kesulitan mengantarkan anak ke sekolah, banyak warga kesusahan yang membawa ibu hamil yang terpaksa melintas dijalan yang sudah sangat emergensi.
 
 
 
 
"Kami hanya butuh kepastian kapan jalan penghubung ini diperbaiki, karena sudah banyak celaka. Jangan rapat terus,karena kami menuju atau hadir ke rapat ini meluangkan waktu dan meninggalkan pekerjaan sehari,padahal pendapatan kami ini harian.
 
Lalu kami mempertanyakan soal status jalan ini milik siapa, karena kami akan tahu kemana kami menuntut," sampai warga.
 
Kemudian, PUPR Kota menjelaskan bahwa kondisi jalan jembatan Teluk Sepang memang kewenangan Kota namun sudah dikoral. Lalu jembatan itu asetnya kewenangan BNPB pusat. 
 
Kesimpulan rapat Pelindo menjelaskan kondisi sebenarnya, saat ini Pelindo Bengkulu sudah berusaha sampai hal ini tuntas.
 
"Lalu kami meminta kepastian jika anggaran dari pusat turun, kapan akan dikerjakan, karena Kami juga harus mensterilkan kondisi," sampai perwakilan Ratna. (lay).
 
 
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: