Tersisa Rp 1.159.061.600 Dana Desa di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Tidak Tersalurkan, Ini Penjelasannya

 

RADAR BENGKULU - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya, mengumumkan prestasi positif dalam penyaluran Dana Desa (DD) di Provinsi Bengkulu tahun 2023. Dengan persentase mencapai 99,89 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 1,08 triliun, terlihat bahwa penyaluran DD di provinsi ini membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengalami pertumbuhan sebesar 7,1 persen.

Meskipun berhasil mencapai persentase tinggi dalam penyaluran DD, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.159.061.600 yang tidak tersalur.

"Untuk penyaluran Dana Desa tahun 2023 sebenarnya bagus dibandingkan tahun sebelumnya (2022), dengan growth (pertumbuhan) 7,1 persen. Jadi tersalur secara persentase 99,89 persen. Artinya, ada sisa anggaran yang tidak tersalur atau sisa pagu Rp 1.159.061.600,” ujarnya.

Sisa pagu ini tersebar di empat kabupaten. Yaitu Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Mukomuko. Beberapa alasan menyebabkan penyaluran di beberapa desa tidak dapat terealisasikan, seperti permasalahan hukum di Desa Kasikasubun, ketidakrealisasikan fisik tahap I dan II di Desa Suro Bali, potongan sisa dana desa tahun sebelumnya di Desa Temiang, dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sendang Mulyo yang kurang dari 10 persen.

BACA JUGA:Penyaluran Dana Desa Tahun 2023 di Provinsi Bengkulu Nyaris 100 Persen

BACA JUGA:Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Cirebon Baru Divonis Penjara dan Denda

BACA JUGA:Mencari Solusi Tentang Solar Subsidi, Sopir Truk di Provinsi Bengkulu Kecewa

Bayu Andy Prasetya menyampaikan bahwa sisa anggaran yang tidak tersalur pada tahun 2023 mencapai Rp 1.159.061.600, dan rinciannya sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh masing-masing desa. Sementara itu, proyeksi pagu anggaran tahun 2024 untuk Dana Desa di sembilan kabupaten di Provinsi Bengkulu mencapai Rp 1,05 triliun. Kabupaten Bengkulu Utara menjadi yang terbesar dengan alokasi Rp 174,56 miliar. Kemudian diikuti oleh Seluma, Kaur, Mukomuko, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, Kepahiang, dan Lebong.

"Ada berbagai permasalahan yang membuat DD tidak tersalurkan. Sehingga total yang tidak salur tahun 2023 sebanyak Rp 1.159.061.600,” katanya.

Dalam konteks nasional, penyaluran Dana Desa terus menjadi fokus pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sebagai upaya meratakan pembangunan hingga ke tingkat desa di seluruh Indonesia, Presiden menekankan pentingnya pengelolaan Dana Desa yang efektif dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dia mengajak agar penggunaan Dana Desa dapat mendukung ekonomi lokal, termasuk dalam pembangunan infrastruktur desa, yang seharusnya memprioritaskan bahan-bahan bangunan lokal untuk mendukung perputaran uang di desa.

Presiden menyoroti pentingnya mendorong peredaran dan perputaran uang di tingkat desa untuk memperkuat kegiatan perekonomian lokal. Dengan demikian, diharapkan Dana Desa tidak hanya menjadi instrumen pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia

Sumber: