DPK Provinsi Bengkulu Suport Keberadaan Perpustakaan di Setiap Kabupaten

 

Kemudian, indeks baca harus dikuatkan yakni pembangunan sarana dan fasilitas membaca, pemanfaatan bahan bacaan dan budaya membaca. Sementara indeks literasi berupa akreditasi perpustakaan sesuai standar nasional.

 

“Upaya dalam pemenuhan Indeks pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), dan Indeks Kegemaran Membaca (IKM) terus dilakukan, kita terus mendorong keberadaan perpustakaan. Apalagi saat nanti perpustakaan daerah Provinsi Bengkulu sudah terakreditasi A, maka komitmen pelayanan akan terus ditingkatkan," imbuh Meri. 

 

Memaksimalkan keberadaan perpustakaan ini kata Meri, juga tidak lepas dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan program satu desa/kelurahan memiliki satu perpustakaan.

 

Terlebih program ini regulasinya sudah jelas dengan adanya peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur.

 

"Pemenuhan Indeks Pembangunan Literasi terus kita lakukan. Beberapa tahun yang lalu literasi kita berada di urutan bawah, berkat kerjasama semuanya, hasilnya Bengkulu mendapat urutan kedelapan secara nasional pembangunan literasi," ungkapnya. 

 

Lebih lanjut, dirinya meminta kepada bupati/walikota juga menetapkan regulasi di kabupaten/kota melalui peraturan bupati (Perbup) dan peraturan walikota (Perwal) yang mengatur terkait keberadaan perpustakaan. 

 

"Saat ini baru tiga kabupaten/kota yang menyelesaikan regulasi. Harapan kita daerah lainnya dapat diselesaikan dan nantinya di desa/kelurahan juga ada peraturan desa yang mengamanatkan 5 persen dana desa itu bisa dipakai untuk pembangunan berkebutuhan perpustakaan atau literasi desa dapat dijalankan dengan baik," tutur Meri.

 

Sumber: